BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Politisi Partai NasDem yang juga anggota DPRD Kota Balikpapan, Baharuddin Daeng Lala, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk melakukan evaluasi menyeluruh pascapemutusan kontrak terhadap kontraktor pelaksana pembangunan Rumah Sakit (RS) Balikpapan Barat.
Menurut Daeng Lala, proyek RS Balikpapan Barat menjadi sorotan masyarakat karena progres fisiknya terhenti di angka sekitar 20 persen, meski kontrak kerja telah ditandatangani sejak Juni 2024 dengan nilai mencapai Rp106 miliar.
“Pembangunan RS Balikpapan Barat memang menjadi perhatian masyarakat. Kontrak sudah berjalan sejak Juni 2024, namun hingga kini progresnya hanya sekitar 20 persen,” ujar Daeng Lala saat ditemui wartawan, Senin (19/1/2026).
Dia menjelaskan, Pemkot Balikpapan saat ini telah memutus kontrak kerja dengan kontraktor pelaksana. Langkah ini diambil karena pihak ketiga dinilai tidak menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan proyek sesuai target waktu 210 hari kalender.
Tak hanya itu, Daeng Lala juga mengaku telah beberapa kali meninjau langsung lokasi proyek. Namun, proyek yang didanai APBD 2024 tersebut nyaris tidak mengalami perkembangan berarti selama hampir satu tahun.
“Saat ini pemutusan kontrak sedang diproses karena pengerjaannya mandek hampir setahun. Informasi yang kami terima, proyek di Jalan Letjen Soeprapto, Kelurahan Baru Ulu, akan dilelang ulang pada 2026. Saya menekankan agar seleksi kontraktor berikutnya dilakukan lebih ketat,” tegasnya.
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Barat ini menambahkan, dampak terbesar dari terhentinya proyek ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan justru belum dapat dimanfaatkan.
“Yang paling dirugikan adalah masyarakat. Namun sambil menunggu kelanjutan proyek, pelayanan kesehatan tetap diberikan melalui Puskesmas 24 jam,” ujarnya.
Selain persoalan keterlambatan pembangunan, Daeng Lala juga menyoroti dampak sosial yang timbul akibat aktivitas konstruksi. Ia menyebut banyak warga sekitar mengeluhkan keretakan rumah yang diduga akibat kegiatan pembangunan rumah sakit.
“Banyak laporan warga terkait rumah yang mengalami keretakan. DPRD akan memperjuangkan hal ini kepada pemerintah kota melalui DKK agar ada solusi serta pertanggungjawaban yang jelas bagi warga terdampak,” tutupnya. (*/ra/al)