BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman.
Meski hasil survei akademisi menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik mencapai 98 persen dan fasilitas rumah sakit sebesar 92 persen, angka tersebut dinilai belum cukup jika masyarakat masih menghadapi kendala saat mengakses layanan kesehatan.
Sorotan itu disampaikan Yono menanggapi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang digelar manajemen RS Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan di Gedung AFT lantai 7, Jumat (6/11/2026).
Menurut Yono, forum tersebut seharusnya tidak sekadar menjadi ajang penyampaian capaian kinerja maupun penilaian akademis. Lebih dari itu, Forum Konsultasi Publik harus menjadi ruang evaluasi terbuka terhadap persoalan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama pasien pengguna BPJS Kesehatan.
“Saya sudah memberikan masukan kepada Direktur dan Wakil Direktur RS Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Kalau dilihat dari kinerja dan hasil survei akademisi, capaian layanan publik mencapai 98 persen dan fasilitas 92 persen. Tetapi, yang terpenting bagi masyarakat bukan gedung yang mewah ataupun penilaian akademisi, melainkan bagaimana rumah sakit ini memberikan pelayanan terbaik,” tegas Yono, Sabtu (7/11/2026).
Politikus Partai NasDem tersebut menekankan, pelayanan prima atau excellent service harus benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari pasien anak, lanjut usia (lansia), hingga masyarakat yang membutuhkan penanganan medis melalui berbagai skema jaminan kesehatan.
Ia juga meminta agar pelayanan terhadap peserta BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) tidak dibedakan dalam hal kualitas maupun kesungguhan penanganan.
Pasalnya, Yono mengaku masih menerima keluhan masyarakat terkait keterbatasan akses pelayanan, termasuk alasan kamar rawat inap penuh hingga adanya pembatasan waktu pelayanan.
“Yang hari ini banyak menjadi keluhan masyarakat adalah adanya batasan waktu dengan alasan kamar penuh dan sebagainya,” ungkapnya.
Yono secara khusus menyoroti sejumlah praktik pelayanan yang menurutnya perlu dievaluasi oleh manajemen rumah sakit. Di antaranya, pasien yang kesulitan mendapatkan rawat inap karena dianggap belum memenuhi kriteria suhu tubuh tertentu, meskipun mengalami keluhan kesehatan.
Selain itu, ia juga menyinggung adanya keluhan pasien yang diminta pulang setelah menjalani rawat inap selama tiga hari. Padahal, menurutnya, keputusan terkait kelanjutan perawatan semestinya mempertimbangkan kondisi medis dan kebutuhan pasien, bukan semata-mata terpaku pada batasan waktu.
“Ketika ada keluhan penyakit tertentu, masyarakat justru menghadapi batasan-batasan. Termasuk pasien yang akan bersalin, kemudian ada yang diberi informasi bahwa kalau panasnya belum mencapai derajat tertentu belum bisa masuk rawat inap. Bahkan, ada pasien yang sudah dirawat selama tiga hari kemudian diminta pulang. Ini juga harus menjadi bahan koreksi,” ujarnya.
Ia meminta Direktur RS Kanujoso Djatiwibowo menindaklanjuti berbagai masukan tersebut secara serius. Sebab, keberhasilan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan publik tidak semestinya hanya diukur dari kemegahan bangunan, kelengkapan fasilitas, maupun tingginya angka survei kepuasan.
Menurut Yono, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah kemampuan rumah sakit memberikan pelayanan yang mudah diakses, manusiawi, responsif, dan sesuai kebutuhan medis masyarakat.
Terlebih, pasien pengguna BPJS Kesehatan, khususnya peserta kelas III yang berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, harus mendapatkan perhatian serius agar tidak merasa dipersulit ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar penilaian atau angka-angka kepuasan, tetapi pelayanan yang benar-benar baik. Masyarakat harus terfasilitasi dan dilayani secara maksimal, khususnya mereka yang menggunakan BPJS Kesehatan. Karena peserta BPJS kelas III ini banyak berasal dari masyarakat miskin dan menengah ke bawah,” pungkasnya.
Yono berharap Forum Konsultasi Publik tidak berhenti sebagai agenda formalitas tahunan. Seluruh kritik dan keluhan masyarakat harus menjadi bahan pembenahan manajemen RSUD Kanujoso Djatiwibowo, sehingga predikat pelayanan publik yang tinggi benar-benar sejalan dengan pengalaman pasien di lapangan. (*/fa/ra)