BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Setelah sempat menuai sorotan dan kritik dari DPRD Kota Balikpapan terkait penggunaan anggaran serta kelengkapan dokumen perencanaan, pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi pedagang korban kebakaran Pasar Sepinggan akhirnya diresmikan, Senin (9/11/2026).
TPS yang dibangun di bawah naungan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp3 miliar yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) atau dana kedaruratan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.
Namun, di balik rampungnya pembangunan fasilitas tersebut, persoalan pembiayaan operasional dan beban iuran pedagang turut menjadi perhatian. Bahkan, Rahmad secara terbuka meminta agar pemerintah tidak membebani pedagang kecil dengan pungutan yang berpotensi menghambat aktivitas usaha mereka.
Rahmad mengatakan, pembangunan TPS Pasar Sepinggan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam memberikan fasilitas kepada para pedagang yang kehilangan tempat usaha akibat kebakaran.
“Ini komitmen dari pemerintah, komitmen dari kita semua, bagaimana memfasilitasi saudara-saudara kita yang ingin melakukan usaha-usaha, yang tujuannya mempermudah untuk mendapatkan bahan sembako,” kata Rahmad.
Ia mengungkapkan, sebelum peresmian, dirinya telah berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Disdag Balikpapan mengenai kemungkinan adanya iuran bulanan yang harus dibayarkan pedagang untuk menempati kios TPS.
Dari hasil pembicaraan tersebut, diketahui bahwa pedagang dikenakan iuran sebesar Rp180 ribu per bulan. Meski demikian, Pemkot memberikan relaksasi atau pembebasan pembayaran selama satu tahun.
Rahmad menegaskan, besaran iuran tersebut tidak boleh menjadi beban bagi pedagang, terutama mereka yang masih berupaya memulihkan kondisi ekonomi setelah kehilangan tempat usaha akibat kebakaran.
“Saya tanya di sini, kalau Rp180 ribu itu memberatkan, lebih baik kau protes ke saya. Sampaikan kalau itu memberatkan. Tetapi Alhamdulillah Pak Kadisdag juga menyampaikan, Pak relaksasi satu tahun. Artinya tidak usah dia bayar satu tahun untuk para pedagang yang menghuni kios-kios kita ini,” ungkapnya.
Bahkan, Rahmad meminta agar kebijakan pembebasan iuran tersebut dipertimbangkan untuk diberlakukan secara permanen. Menurutnya, pemerintah harus lebih mengutamakan keberlangsungan usaha pedagang kecil dibandingkan mengejar pemasukan dari pungutan yang nilainya relatif kecil.
Ia mengakui, pengelolaan TPS tetap membutuhkan biaya, termasuk untuk petugas kebersihan dan kebutuhan operasional lainnya. Namun, persoalan tersebut semestinya tidak serta-merta dibebankan kepada pedagang yang sedang berjuang membangun kembali usahanya.
“Saya pesan sama beliau, kalau perlu selamanya. Tapi bahasa beliau, siapa yang merawat nanti TPS Pasar Sepinggan ini. Ada petugas kebersihannya, ada pembiayaan-pembiayaan lain. Saya pikir Rp180 ribu per bulan tidak banyak-banyak amat,” ujarnya.
Meski demikian, Rahmad kembali menegaskan bahwa apabila pungutan tersebut dirasakan memberatkan, dirinya lebih memilih agar iuran itu dihapuskan.
“Tetapi kalau itu buat pedagang merasa memberatkan, saya pesan sama Pak Kadisdag, tolong dihapus. Lebih baik tidak ada,” tegasnya.
Lebih jauh, Rahmad bahkan mendorong agar kebijakan pemungutan pajak daerah lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor usaha besar, seperti restoran dan kawasan industri, ketimbang membebani pedagang kecil dengan pungutan yang tidak seberapa.
“Kalau perlu tidak ada lagi pungutan-pungutan pajak kalau memang nilainya tidak besar. Kalau cuma nilainya kecil-kecil, tanggung. Mending kita pungut kawasan industri, pengusaha-pengusaha besar itu,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan dari rantai distribusi, termasuk distributor, sehingga beban pungutan tidak langsung ditanggung pedagang kecil.
“Kalau perlu distributornya yang dipajaki. Para pedagang di sini, kita bebankan ke distributornya. Itu jauh lebih baik,” ujarnya.
Rahmad menambahkan, perhatian terhadap pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan hal yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia bahkan mengaku telah mengingatkan jajaran Disdag agar jangan sampai kebijakan pemerintah justru menambah kesulitan masyarakat yang sedang berusaha bangkit.
“Kalau sampai memberatkan atau diberatkan, bukan kalian yang marah kepada saya, istri saya yang marah. Dia pesan-pesan, Pak, jangan sampai ada pedagang-pedagang yang merasa diberatkan, termasuk para pedagang UMKM,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disdag Kota Balikpapan, Haemusri Umar, menjelaskan bahwa kebakaran Pasar Sepinggan menghanguskan sekitar 250 petak yang tersebar di dua bagian kawasan pasar, yakni bangunan utama dan bangunan lama.
Dari total tersebut, sebanyak 97 petak di bangunan lama dibangun kembali dalam bentuk TPS. Selain itu, terdapat 22 petak yang mengalami kerusakan dan harus menjalani perbaikan.
“Jumlah 22 petak yang diperbaiki itu juga masuk pada proyek pembangunan TPS senilai Rp3 miliar tersebut,” ujarnya.
Dengan diresmikannya TPS tersebut, pekerjaan pemerintah tidak semestinya berhenti pada penyediaan bangunan fisik. Pemkot Balikpapan juga perlu memastikan fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal, transparan dalam pengelolaan anggaran, serta tidak menimbulkan beban baru bagi pedagang korban kebakaran.
Terlebih, penggunaan dana kedaruratan senilai Rp3 miliar menuntut pertanggungjawaban yang jelas. Kebijakan pembebasan iuran selama satu tahun pun perlu disertai kepastian mengenai skema pembiayaan operasional setelah masa relaksasi berakhir, agar pedagang tidak kembali dihadapkan pada persoalan biaya ketika mulai menata kehidupan ekonominya. (*/fa/red)