BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Pembangunan gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Balikpapan di kawasan Balikpapan Islamic Center (BIC) menuai sorotan Forum Masyarakat Antikorupsi (Formak) Indonesia.
Organisasi tersebut menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu mendapat penjelasan serius dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim), mulai dari mekanisme pengadaan, dugaan pekerjaan mendahului kontrak, hingga legalitas Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Sorotan tersebut muncul setelah tim investigasi Formak Indonesia melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan pada Jumat (6/11/2026) sekitar pukul 11.00 WITA. Dalam peninjauan itu, tim mengumpulkan sejumlah dokumentasi berupa video, foto, serta informasi pada papan proyek sebagai bahan penelusuran lebih lanjut.
Sekretaris Umum Formak Indonesia, Anjas Dasmuri, mengatakan hasil peninjauan lapangan memunculkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara transparan oleh Disdikbud Kaltim. Terutama menyangkut proses pengadaan proyek pembangunan sekolah yang nilai anggarannya mencapai lebih dari Rp8 miliar tersebut.
“Dari peninjauan lapangan, muncul beberapa dugaan yang harus diklarifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim. Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber, proyek ini diduga tidak melalui mekanisme yang semestinya,” ujar Anjas, Minggu (8/11/2026).
Ia bahkan menyoroti dugaan tidak dilaksanakannya mekanisme mini kompetisi dalam sistem katalog elektronik (e-katalog). Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan persaingan sehat dalam proses pemilihan penyedia pekerjaan.
“Bahkan, ada indikasi tidak dilaksanakannya mini kompetisi dalam sistem e-katalog, sehingga terkesan ada penggiringan untuk memenangkan satu pelaksana pekerjaan tanpa melalui mekanisme dan aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Dugaan Pekerjaan Mendahului Kontrak
Tak hanya proses pengadaan, Formak juga mempertanyakan tahapan awal pelaksanaan proyek. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pengawas dan sejumlah pekerja di lapangan, sebagian besar tenaga kerja disebut berasal dari luar Balikpapan.
Persoalan yang lebih serius, Formak menduga aktivitas pekerjaan di lokasi telah berlangsung sebelum kontrak resmi dimulai. Anjas menyebut para pekerja sudah berada di area proyek sebelum 1 Oktober 2026, ketika proses pembersihan lahan atau land clearing masih berlangsung.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan apakah pekerjaan pembersihan lahan merupakan bagian dari satu kesatuan paket anggaran pembangunan SMA Negeri 10 Balikpapan senilai lebih dari Rp8 miliar atau justru menggunakan mata anggaran dan kontrak yang berbeda.
“Kalau memang land clearing itu satu mata rantai dengan anggaran pembangunan sekolah senilai lebih dari Rp8 miliar, maka patut dipertanyakan apakah pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan sebelum kontrak ditandatangani. Ini harus dijelaskan secara terbuka oleh Disdikbud Kaltim,” tegasnya.
Anjas menambahkan, berdasarkan keterangan pengawas dan pekerja yang ditemui di lokasi, mereka telah berada di area proyek sebelum pekerjaan fisik dimulai. Saat itu, para pekerja disebut masih menunggu proses pembersihan lahan selesai, sedangkan kontrak pekerjaan tercatat mulai berlaku pada 1 Oktober 2026.
Bagi Formak, persoalan tersebut bukan sekadar persoalan teknis pelaksanaan pembangunan. Jika benar terdapat aktivitas pekerjaan yang mendahului kontrak, maka perlu dipastikan apakah seluruh tahapan telah sesuai dengan dokumen pengadaan, kontrak kerja, serta ketentuan administrasi yang berlaku.
“Sebagai warga Balikpapan, kami sangat mendukung upaya pemerintah menambah fasilitas pendidikan dan ruang kelas baru. Namun, jangan sampai tujuan baik tersebut justru mengabaikan aturan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Progres Disebut 40 Persen, PBG Dipertanyakan
Selain pengadaan dan dugaan pekerjaan sebelum kontrak, Formak juga menyoroti aspek legalitas pembangunan gedung sekolah tersebut.
Anjas mengungkapkan, pihaknya memperoleh informasi bahwa pembangunan SMA Negeri 10 Balikpapan diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Padahal, progres pembangunan disebut telah melampaui 40 persen.
“Apalagi, dari hasil penelusuran di lapangan, kami mendapatkan informasi bahwa hampir seluruh pekerja berasal dari luar daerah. Kemudian, muncul pula dugaan bahwa bangunan ini belum mengantongi PBG. Sementara tahapan pembangunannya disebut sudah melebihi 40 persen. Ini semua harus dijelaskan,” bebernya.
Atas berbagai temuan dan informasi tersebut, Formak Indonesia berencana melayangkan surat kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Polda Kaltim. Langkah ini dimaksudkan agar aparat penegak hukum turut melakukan pemantauan serta menelusuri proses pengadaan, tahapan pelaksanaan pekerjaan, hingga dugaan persoalan administrasi pembangunan.
Anjas menegaskan, langkah yang ditempuh Formak bukan untuk menghambat pembangunan fasilitas pendidikan. Pihaknya justru menginginkan agar proyek yang menggunakan uang negara tersebut dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
“Kami hanya membutuhkan kejelasan. Apakah dugaan dan informasi yang kami temukan tersebut benar atau tidak. Karena itu, kami meminta instansi terkait memberikan klarifikasi agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat,” katanya.
Formak juga membuka kemungkinan menggelar aksi damai di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kaltim maupun di lokasi pembangunan SMA Negeri 10 Balikpapan apabila dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada penjelasan dari instansi terkait.
Cabdin Pendidikan Mengaku Belum Memahami Proyek
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Disdikbud Kaltim yang membawahi wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Hamid, belum dapat memberikan penjelasan substantif terkait berbagai dugaan yang disampaikan Formak.
Saat dikonfirmasi media ini melalui pesan singkat WhatsApp, Abdul Hamid mengaku belum memahami proses pembangunan SMA Negeri 10 Balikpapan. Alasannya, ia baru dilantik sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I pada akhir September 2026.
“Saya kurang paham, Pak. Benar, Pak, saya baru saja di Cabdin 1, jadi tidak tahu prosesnya,” jawab Abdul Hamid.
Pernyataan tersebut membuat sejumlah pertanyaan terkait proyek pembangunan SMA Negeri 10 Balikpapan masih belum terjawab. Terlebih, proyek dengan nilai anggaran lebih dari Rp8 miliar itu menyangkut penggunaan keuangan negara dan pembangunan fasilitas pendidikan yang semestinya dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan.
Kini, publik menunggu penjelasan Disdikbud Kaltim. Klarifikasi terbuka diperlukan untuk memastikan apakah berbagai indikasi yang disampaikan Formak hanya persoalan administrasi dan teknis atau justru terdapat pelanggaran dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan proyek. (*/fa/red)