BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Persoalan akses jalan menuju lahan kavling milik warga RT 37, Kelurahan Graha Indah, yang berada di sekitar kawasan Perumahan Grand City Balikpapan, akhirnya mendapat perhatian serius DPRD Kota Balikpapan.
Komisi III DPRD Balikpapan turun langsung ke lapangan untuk memastikan persoalan tersebut mendapat penyelesaian yang jelas dan tidak merugikan masyarakat.
Kunjungan lapangan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, bersama Wakil Ketua Komisi III Halili Adinegara dan Sekretaris Komisi III Ari Sanda itu berlangsung pada Senin (9/11/2026).
Rombongan meninjau langsung lokasi yang dipermasalahkan warga. Turut hadir perwakilan PT Sinar Mas Land selaku pengembang Grand City Balikpapan, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pihak perizinan, camat, lurah, serta sejumlah warga pemilik lahan kavling.
Persoalan ini menyangkut kepentingan sekitar 110 pemilik kavling yang membutuhkan kepastian akses jalan menuju lahan mereka. Karena itu, penyelesaian yang konkret menjadi hal penting agar hak dan kepentingan warga tidak terus terabaikan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri mengatakan, pihaknya berharap hasil kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara dapat menjadi solusi bagi seluruh pihak, baik pengembang maupun masyarakat.
Menurutnya, keberadaan pengembang seperti Sinar Mas Land merupakan bagian dari pembangunan Kota Balikpapan yang turut memberikan dampak ekonomi melalui investasi. Namun, pembangunan tersebut juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya.
“Karena bagaimana pun, keberadaan Sinar Mas adalah bagian dari pembangunan di Kota Balikpapan yang memberikan efek manfaat juga karena mereka berinvestasi. Tentunya, investasi itu juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Balikpapan,” ujar Yusri.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan akses jalan tersebut tidak boleh berhenti sebatas kesepakatan di atas kertas. Komisi III berharap pembangunan akses jalan bagi warga dapat segera direalisasikan pada Desember 2026.
“Kami berharap pembuatan akses jalan warga ini segera terlaksana pada Desember 2026 mendatang. Sehingga, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari hasil kesepakatan ini,” tegasnya.
Yusri juga menyebutkan bahwa keputusan yang telah disepakati bersama merupakan keputusan final. Kesepakatan tersebut, kata dia, telah mendapat persetujuan perwakilan PT Sinar Mas Land dan dapat ditindaklanjuti melalui notaris sebagai bentuk penguatan dokumen kesepakatan.
Selain itu, akses jalan yang akan dibangun nantinya berkaitan dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang menjadi bagian dari kewajiban pengembang untuk diserahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan.
“Apalagi, itu merupakan bagian dari PSU yang nantinya diserahkan Sinar Mas kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Artinya, PSU yang dibangun pengembang akan diserahkan kepada pemerintah kota sembari menunggu perubahan site plan terbaru,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan PT Sinar Mas Land, Piratno, membenarkan bahwa dalam kunjungan tersebut telah dibuat berita acara yang melibatkan Ketua Komisi III DPRD Balikpapan dan OPD terkait.
Ia menjelaskan, berita acara tersebut memuat pembahasan mengenai permintaan warga RT 37 yang memiliki sekitar 110 kavling di sekitar kawasan Grand City Balikpapan, khususnya terkait penyediaan akses jalan.
“Ada akses jalan yang direncanakan akan dibuat. Selanjutnya, hal ini akan kami sampaikan kepada manajemen sesuai dengan berita acara yang telah disusun. Kami juga akan melaporkan hasilnya agar keinginan warga, OPD terkait, dan DPRD bisa terpenuhi,” kata Piratno.
Meski demikian, realisasi pembangunan akses jalan tersebut masih menunggu tindak lanjut dan keputusan manajemen perusahaan. Karena itu, warga kini menantikan agar kesepakatan yang telah dibuat benar-benar diwujudkan sesuai target Desember 2026.
Komisi III DPRD Balikpapan pun diharapkan terus mengawal proses tersebut hingga akses jalan yang dijanjikan benar-benar terbangun. Sebab, bagi sekitar 110 pemilik kavling, kepastian akses bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk dapat menjangkau dan memanfaatkan lahan milik mereka. (*/fa/red)