BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan keluhan terkait pelayanan kesehatan.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang digelar di Gedung AFT lantai 7 RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pejabat daerah, perwakilan instansi pemerintah dan swasta, tokoh masyarakat, ulama, kelompok masyarakat hingga pasien rumah sakit.
Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, drg. Ahmad Jais, MH. MARS menegaskan, bahwa forum konsultasi publik bukan sekadar agenda rutin tahunan atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban penyelenggara pelayanan publik.
Lebih dari itu, forum tersebut menjadi sarana strategis untuk menghimpun masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan pembenahan layanan rumah sakit.
Menurut pria yang akrab disapa Jaiz tersebut, keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar. Sebab, penilaian terhadap kualitas pelayanan tidak cukup hanya berdasarkan perspektif internal rumah sakit, tetapi harus mempertimbangkan pengalaman langsung masyarakat sebagai penerima layanan.
“Boleh jadi versi kami layanannya sudah bagus, tetapi ternyata masyarakat punya pandangan lain. Mana yang sudah baik, mana yang masih kurang, dan mana yang harus kami perbaiki dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, sesuai sumber daya yang kami miliki,” ujarnya.
Ia menilai, kritik dan saran masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong RSUD Kanujoso Djatiwibowo terus berbenah. Terlebih, rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik dituntut mampu memberikan layanan kesehatan yang semakin berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Ahmad Jais pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam forum tersebut. Ia berharap berbagai masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan perbaikan sekaligus mendorong rumah sakit berkembang menjadi institusi pelayanan kesehatan yang unggul.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkenan hadir dan memberikan masukan konstruktif. Kami berharap RSKD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan terus bertumbuh dan berkembang menjadi rumah sakit yang unggul, sebagaimana menjadi cita-cita kita bersama,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur, Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si menegaskan, bahwa forum konsultasi publik merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara pelayanan publik, termasuk RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
Menurutnya, pelaksanaan forum tersebut merupakan bagian dari amanat peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik dan kesehatan, serta kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Andi menjelaskan, forum konsultasi publik harus dimanfaatkan sebagai ruang terbuka untuk menampung sebanyak mungkin aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat. Sebab, masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui sekaligus merasakan secara langsung kualitas pelayanan yang diberikan.
“Oleh karena itu, pintu untuk menyampaikan keluhan dan hal-hal yang belum sesuai harus kita buka selebar-lebarnya. Melalui mekanisme inilah masyarakat dapat secara terbuka menyampaikan keluhan, masukan, kritik, dan saran,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar jajaran direksi rumah sakit tidak bersikap defensif terhadap berbagai kritik yang disampaikan masyarakat. Sebaliknya, seluruh masukan harus diterima dengan terbuka dan dijadikan dasar untuk melakukan pembenahan.
Andi menekankan, forum konsultasi publik jangan sampai hanya menjadi kegiatan formalitas untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan.
“Jadi, jangan ini hanya formalitas karena tuntutan ketentuan undang-undang. Tetapi, hasil penilaian masyarakat harus benar-benar digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan perbaikan pelayanan,” tutupnya. (*/fa/ra)