Oleh: Hery Sunaryo SH MH, Pemerhati Kebijakan Publik Kota Balikpapan
BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Di tengah derasnya janji pembangunan dan rencana jangka panjang yang dilontarkan Pemerintah Kota Balikpapan dan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) atau yang biasa disebut dengan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Balikpapan, ribuan warga masih harus menghadapi kenyataan pahit: keran air yang terus kering dan kualitas air yang buruk.
PTMB, perusahaan daerah yang bertanggung jawab atas distribusi air bersih di Balikpapan, berkali-kali menyampaikan narasi solusi jangka panjang, seperti pengembangan Embung Aji Raden dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku–Semoi yang ditargetkan rampung pada 2027–2028. Namun, hal itu dinilai terlalu jauh dari kebutuhan mendesak warga saat ini.
“Kapasitas produksi air memang disebut mencapai 1.460 liter per detik, tapi mengapa air tidak sampai ke rumah kami?” keluh warga di beberapa kawasan padat penduduk. Pertanyaan semacam ini menggambarkan jurang besar antara angka-angka yang disampaikan PTMB dan realita di lapangan.
Lebih jauh, sekitar 30% dari total air bersih dikabarkan hilang akibat kebocoran jaringan, berdasarkan angka Non-Revenue Water (NRW) PTMB. Kehilangan ini menjadi bukti lemahnya manajemen teknis dan pengawasan operasional. “Bukankah setiap tetes air yang hilang membuktikan buruknya kinerja saat ini?” kata Hery.
Tak hanya dari sisi kuantitas, kualitas air juga menjadi sorotan. Banyak warga mengeluhkan air keruh, berbau, dan berlumpur, yang tak layak dikonsumsi. Tak sedikit yang akhirnya membeli air kemasan atau memasang filter sendiri demi menjaga kesehatan keluarga.
“Warga menanggung beban ganda. Di satu sisi kekurangan pasokan, di sisi lain kualitas air yang buruk. Ini bukan hanya soal pelayanan publik, tapi soal hak dasar manusia,” tambah Hery.
Ia menilai kegagalan ini berakar dari lemahnya kepemimpinan di tubuh PTMB, khususnya di bawah Direktur Utama saat ini, Dr. Saharuddin. “Alih-alih memperbaiki sistem yang ada, fokusnya justru pada proyek besar yang belum pasti. Ini kesalahan strategi dalam menentukan skala prioritas,” kritiknya.
Hery menyebut ada empat kegagalan utama dalam kepemimpinan saat ini, yakni: tidak adanya pandangan yang seimbang antara solusi jangka pendek dan jangka panjang, manajemen operasional yang tidak efisien, kualitas layanan yang buruk, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap PTMB.
“Dengan tingkat NRW yang masih tinggi dan standar pelayanan yang tidak terpenuhi, krisis air bersih ini bukan hanya masalah teknis. Ini sudah menjadi cerminan dari kepemimpinan yang tidak cukup serius dalam menangani kebutuhan dasar warga kota,” pungkasnya. (*)
Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan opini dari pemerhati kebijakan publik dan tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan redaksi. Kritik, saran, dan hak jawab dari pihak terkait sangat terbuka untuk dimuat demi keseimbangan informasi.