BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Usai resmi dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, pada Rabu (22/7/2026), jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Balikpapan langsung menyusun agenda kerja yang berfokus pada penguatan advokasi masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
Ketua DPC PKB Kota Balikpapan, Michael Adams mengatakan, salah satu arahan utama DPP adalah memperkuat peran partai dalam mendampingi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum maupun sosial.
Menurutnya, anggota DPRD dari PKB bersama jajaran pengurus partai di tingkat cabang harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan yang membutuhkan pendampingan.
“Dalam waktu dekat kami akan menghimpun para sarjana hukum, terutama yang telah lulus, untuk ikut memberikan pendampingan kepada masyarakat ketika menghadapi berbagai persoalan,” kata Adams, Senin (27/7/2026).
Ia menjelaskan, setiap tahun DPC PKB Balikpapan menargetkan adanya program advokasi yang mencakup pendampingan hukum maupun nonhukum, termasuk upaya mitigasi berbagai persoalan di lingkungan masyarakat.
Pendampingan tersebut akan difokuskan mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan hingga seluruh wilayah Kota Balikpapan. Adams juga meminta anggota Fraksi PKB DPRD Balikpapan lebih aktif menyerap dan menyelesaikan persoalan masyarakat di daerah pemilihannya, khususnya di Balikpapan Utara, Barat, Selatan, dan Timur.
Selain memperkuat fungsi advokasi, PKB juga menegaskan komitmennya mendukung kebijakan pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berlandaskan ekonomi Pancasila.
Menurut Adams, konsep yang belakangan dikenal sebagai “Prabowonomics” memiliki semangat yang sejalan dengan ekonomi Pancasila, yakni ekonomi gotong royong yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
“Di tengah kondisi ekonomi global yang semakin menantang, Indonesia harus memiliki ketahanan melalui peningkatan produksi, pemanfaatan sumber daya, serta penciptaan nilai tambah di dalam negeri,” ujarnya.
PKB, lanjut Adams, juga mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk memperbesar dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang mampu menghasilkan produk sendiri, bukan hanya bergerak di sektor distribusi.
Ia menilai Balikpapan memiliki potensi besar di sektor pengolahan hasil perikanan yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Produk seperti ikan kering dan berbagai olahan hasil laut dinilai memiliki peluang pasar yang besar apabila didukung dengan infrastruktur yang memadai.
Karena itu, Adams mendorong pemerintah meningkatkan pembangunan pelabuhan perikanan, fasilitas penyimpanan (storage), serta dukungan terhadap UMKM yang bergerak di sektor pengolahan hasil laut.
“Balikpapan sebagai kota pesisir memiliki potensi besar menjadi daerah produsen, bukan hanya sebagai kota distribusi. Penguatan sektor perikanan dan UMKM produktif harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan ekonomi kerakyatan harus menjadi prioritas pemerintah pusat maupun daerah agar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Menurut Adams, pembangunan fisik tetap penting, namun harus diimbangi dengan kebijakan yang berpihak kepada pengembangan UMKM produktif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (*/fa/ra)