BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa setiap program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tidak dilakukan secara tiba-tiba. Menurutnya, setiap kegiatan pembangunan telah melalui proses perencanaan dan penganggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Rahmad Mas’ud menanggapi kritikan Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap jawaban Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026, Senin (28/9/2026).
Rahmad mengatakan, keberadaan anggaran dalam suatu kegiatan pembangunan menunjukkan bahwa program tersebut telah masuk dalam perencanaan pemerintah. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
“Yang jelas kalau ada pembangunan, ada dianggarkan, berarti itu sudah ada perencanaan. Artinya sesuai dengan perencanaan, kita juga tandai, kalau duitnya ada kita bangun. Kalau tidak ada, ya tidak kita bangun,” kata Rahmad kepada wartawan.
Ia mengakui kondisi fiskal Kota Balikpapan saat ini masih menghadapi tekanan. Karena itu, Pemkot Balikpapan akan lebih selektif dalam menentukan program yang harus didahulukan.
Rahmad mengatakan, program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat menjadi prioritas, terutama pembangunan infrastruktur, jalan, sarana dan prasarana serta fasilitas umum.
“Yang kita fokuskan itu kepentingan sarana prasarana, mulai dari infrastruktur, jalan, hingga fasilitas umum. Yang artinya berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Pembangunan Rumah Sakit Tetap Dilanjutkan
Terkait rencana pembangunan rumah sakit, Rahmad menjelaskan bahwa program tersebut bukan merupakan kebijakan yang muncul secara mendadak. Menurut dia, pembangunan rumah sakit telah masuk dalam perencanaan sejak 2023.
Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pelaksanaannya tidak dapat dilakukan sekaligus.
Rahmad menyebut rencana pembangunan rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Balikpapan Timur, kini disiapkan menggunakan skema tahun jamak atau multiyears selama tiga tahun.
“Rumah sakit yang mau dibangun itu sudah sesuai perencanaan 2023 yang lalu. Uangnya belum ada. Tapi setelah ini direncanakan ada, termasuk di Timur (Rumah Sakit Balikpapan Timur, red), dan pelaksanaannya dilakukan dengan skema multiyears,” jelasnya.
Menurut Rahmad, penggunaan skema multiyears dilakukan untuk menghindari beban anggaran yang terlalu besar jika seluruh pembiayaan proyek harus ditanggung dalam satu tahun anggaran.
“Karena kita tahu, kalau kita langsung single anggaran, itu kan uangnya nanti terkuras habis. Makanya kita pakai multiyears,” tegasnya.
Selain menjaga kemampuan fiskal daerah, Rahmad menyebut pola pembiayaan tersebut juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi kebutuhan masyarakat lainnya.
Ia menambahkan, skema multiyears juga memberikan waktu yang lebih leluasa bagi kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan agar pembangunan dapat berjalan sesuai target.
“Kalau multiyears, ada waktu jedanya. Uangnya juga bisa diminimalkan, bisa ke anggaran yang lain supaya fasilitas, infrastruktur, sarana untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu diprioritaskan,” katanya.
Program Tak Prioritas Bisa Ditunda
Rahmad kembali menegaskan bahwa efisiensi anggaran membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas. Program yang dinilai belum mendesak dapat ditunda, sementara pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap didorong.
Ia juga membantah anggapan bahwa program pembangunan dilaksanakan tanpa perencanaan.
“Tidak ada perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan, yang ada adalah yang prioritas. Kalau nggak begitu prioritas, kita undur. Apalagi efisiensi anggaran seperti ini kan. Kita prioritaskan yang tentunya berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (*/fa/ra)