RAPBD 2027 Balikpapan Defisit Rp566 Miliar, DPRD Soroti Prioritas Belanja di Tengah Keterbatasan Fiskal

BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2027 menunjukkan tantangan fiskal yang tidak ringan. Dengan target pendapatan daerah sebesar Rp2,93 triliun, sementara belanja direncanakan mencapai Rp3,49 triliun, terdapat selisih sekitar Rp566,16 miliar yang harus ditutup melalui pembiayaan daerah.

Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-21 Masa Sidang I Tahun 2026/2027 yang dipimpin Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Alqadri, di Kantor DPRD Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Senin (16/11/2026).

Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.

Turut hadir Pj Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, Wakil Ketua DPRD Yono Suherman, Muhammad Taqwa dan Budiono, puluhan anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Alwi Alqadri mengatakan, penyampaian pemandangan umum fraksi merupakan tahapan penting dalam pembahasan RAPBD. Melalui forum tersebut, masing-masing fraksi memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun catatan terhadap kebijakan anggaran yang dirancang pemerintah kota.

Menurutnya, pembahasan RAPBD tidak boleh hanya berorientasi pada besaran pendapatan dan belanja daerah. Lebih dari itu, setiap alokasi anggaran harus dipastikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan kota.

“Terlebih, APBD 2027 nantinya akan menjadi instrumen utama dalam menentukan arah pembangunan dan prioritas belanja daerah. Karena itu, pembahasan anggaran tidak cukup hanya berorientasi pada besaran pendapatan dan belanja, tetapi juga harus memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Alwi.

Dia menjelaskan, pembahasan RAPBD 2027 telah dimulai melalui penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota yang disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan pada 10 November 2026.

Dalam nota tersebut, pemerintah kota mengusung tema pembangunan 2027, yakni Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Modern.

Namun, di balik target pembangunan tersebut, kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu persoalan yang harus diperhitungkan secara cermat.

Berdasarkan postur anggaran yang disampaikan pemerintah kota, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,93 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp3,49 triliun. Adapun pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp566,16 miliar lebih yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Dengan komposisi tersebut, pemerintah kota dituntut mampu mengendalikan belanja agar tidak terjadi pemborosan anggaran, terlebih di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Alwi menegaskan, pengendalian belanja harus dilakukan tanpa mengabaikan pemenuhan belanja wajib, pelayanan dasar, serta program prioritas pembangunan.

“Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk memastikan alokasi anggaran diarahkan pada kegiatan yang mendesak, bermanfaat, dan berdampak nyata bagi masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah,” ujarnya.

Kondisi tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi DPRD untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD 2027 dialokasikan secara tepat sasaran. Program yang tidak mendesak perlu dievaluasi, sementara sektor pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap mendapatkan perhatian utama.

Terlebih, besarnya kebutuhan belanja dibandingkan target pendapatan menuntut kehati-hatian pemerintah dalam menyusun proyeksi anggaran. DPRD juga perlu memastikan sumber pembiayaan yang direncanakan benar-benar tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rapat paripurna tersebut, tujuh fraksi menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Raperda APBD 2027.

Penyampaian diawali Fraksi Golkar dengan juru bicara Hj. Mulyati, dilanjutkan Fraksi NasDem oleh Puryadi, Fraksi Gerindra oleh Rahmatia, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB yang bergabung dengan Partai Demokrat dan Hanura melalui juru bicara Taufik Qul Rahman, serta Fraksi Gabungan PKS-PPP yang disampaikan Ari Sanda.

Pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut menjadi bagian penting untuk menguji keseriusan pemerintah kota dalam menyusun anggaran yang realistis, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Balikpapan. (*/fa/red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *