BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memperkuat sinergi dengan DPRD dalam mengevaluasi seluruh proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, penyusunan hingga realisasi anggaran pada tahun-tahun mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamid, dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Alqadri, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Agung Budi Prasetyo, dan dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama di Hotel Gran Senyiur, Senin (20/7/2026).
Hamid menegaskan, evaluasi pengelolaan APBD tidak cukup hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap standar akuntansi, efektivitas penggunaan anggaran, dan aspek hukum. Menurutnya, laporan keuangan daerah juga harus mampu mencerminkan kebermanfaatan anggaran bagi masyarakat.
“Laporan keuangan pemerintah daerah harus mencerminkan akhlak, kemanfaatan, solusi, serta ketepatan sasaran sesuai kebutuhan riil daerah dan masyarakat Kota Balikpapan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Fraksi PKB akan terus menjalankan fungsi sebagai mitra strategis sekaligus pengawas terhadap kebijakan pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelamatan aset daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, serta keberlanjutan pembangunan.
Selain itu, Hamid menekankan bahwa pengelolaan APBD harus mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk perlindungan hak-hak sosial.
Fraksi PKB juga mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) dan sektor terkait, untuk memperkuat kolaborasi dengan DPRD dalam memberikan masukan, pertimbangan, serta pengawasan terhadap setiap program pembangunan dan realisasi APBD.
“Kolaborasi seluruh stakeholder sangat diperlukan agar setiap program pembangunan dan pelaksanaan APBD benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Hal senada juga ditegaskan Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara. Menurut Halili, sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Balikpapan itu sangat penting agar roda pembangunan kota Balikpapan tetap berjalan maksimal, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Balikpapan.
“Ya sinergi dan kolaborasi setiap pembahasan anggaran, pembangunan dan lain-lainnya. Tentunya dengan sinergitas, khususnya fraksi PKB dan pemerintah daerah. Memang saat ini selalu berkoordinasi, maksudnya koordinasi itu jangan sampai putus,” ujar Halili.
Menurut Halili, sinergi itu menjadi semakin penting di tengah kondisi fiskal daerah yang turut terdampak kebijakan pemerintah pusat. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan pembangunan diharapkan tetap berjalan optimal dan mampu mewujudkan Balikpapan yang lebih maju dan sejahtera.
“Melalui koordinasi yang baik, pelaksanaan pembangunan diharapkan tetap berjalan optimal dan mampu mewujudkan Balikpapan yang lebih maju dan sejahtera,” ucapnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Budi Agus Prasetyo, menegaskan bahwa sinergi antara Pemkot dan DPRD selama ini terus berjalan melalui berbagai forum koordinasi, termasuk rapat dengar pendapat (RDP).
“Sinergi dan kolaborasi memang terus kita lakukan antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Balikpapan, di antaranya melalui rapat dengar pendapat. Saat ada persoalan maupun informasi dari lapangan, DPRD selalu memanggil kami untuk berkoordinasi,” ujar Budi Agus.
Ia menilai komunikasi yang intensif antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan sekaligus memastikan pelaksanaan program pemerintah tetap berjalan sesuai harapan masyarakat. (*/fa/ra)