Proyek Pemerintah Diduga Diperjualbelikan, Siapa Bermain dan Siapa Mengawasi?

Oleh: Hery Sunaryo, S.H., M.H
Pemerhati Kebijakan Publik Kota Balikpapan

BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Terbongkarnya dugaan praktik penipuan dengan modus mengaku sebagai orang kepercayaan Wakil Wali Kota Balikpapan dan menjanjikan proyek pemerintah hingga menyeret transaksi senilai Rp2,69 miliar bukanlah persoalan sepele. Peristiwa ini harus menjadi alarm keras bagi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan di Kota Balikpapan.

Pertanyaan mendasarnya, bagaimana mungkin seseorang hanya dengan mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat publik mampu membangun kepercayaan hingga melibatkan transaksi miliaran rupiah? Apakah ini semata-mata ulah individu yang memanfaatkan nama pejabat, atau justru terdapat celah dalam sistem pengadaan proyek pemerintah yang memungkinkan praktik jual beli akses kekuasaan tumbuh dan berkembang?

Ketika nama dan jabatan pejabat publik diduga dijadikan alat untuk meyakinkan pihak lain demi memperoleh keuntungan finansial, persoalannya tidak lagi sebatas penipuan individual. Publik berhak mempertanyakan sejauh mana integritas sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah benar-benar dijaga.

Persoalan ini semakin penting untuk dicermati karena masyarakat Balikpapan juga masih dihadapkan pada berbagai persoalan kualitas pembangunan infrastruktur. Tidak sedikit pekerjaan jalan yang baru selesai diperbaiki, tetapi dalam waktu relatif singkat kembali mengalami kerusakan. Ada pula proyek pemerintah yang pelaksanaannya bermasalah, tetapi penanganannya justru menimbulkan tanda tanya. Kontraktor yang diduga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dapat meninggalkan proyek, sementara pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan yang sama.

Jika kondisi seperti ini benar terjadi, tentu harus ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa kontraktor yang bermasalah masih dapat memperoleh kelonggaran? Bagaimana evaluasi terhadap kinerja penyedia jasa dilakukan? Apakah sanksi telah diterapkan sesuai ketentuan? Dan yang tidak kalah penting, siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan kembali uang rakyat untuk pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik sejak awal?

Persoalan tersebut tidak boleh dijawab dengan pembelaan administratif semata. Harus ada audit teknis dan pemeriksaan objektif untuk menguji kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi, pelaksanaan kontrak, hingga pertanggungjawaban anggaran.

DPRD Jangan Hanya Menjadi Penonton

Dalam situasi seperti ini, DPRD Kota Balikpapan tidak boleh tinggal diam. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap rupiah APBD digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disusupi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

DPRD harus berani menelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek pemerintah. Jika ditemukan indikasi perdagangan akses proyek, praktik percaloan, atau intervensi pihak-pihak tertentu, persoalan tersebut wajib ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang tersedia.

Ini bukan tuduhan terhadap lembaga atau individu tertentu. Ini merupakan tuntutan akuntabilitas publik. Jangan sampai fungsi pengawasan hanya terlihat ketika rapat paripurna dan pembahasan anggaran berlangsung, tetapi melemah ketika muncul persoalan serius dalam pelaksanaan pembangunan.

Audit Jangan Berhenti pada Pemeriksaan Administrasi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat juga harus mengambil peran secara serius. Pemeriksaan jangan hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen dan kepatuhan administratif. Audit harus mampu menguji kesesuaian kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, realisasi pembayaran, kualitas hasil pembangunan, serta kondisi faktual di lapangan.

Sebab, laporan administrasi yang terlihat rapi belum tentu mencerminkan pekerjaan yang benar-benar berkualitas. Begitu pula hasil pemeriksaan atau opini atas laporan keuangan yang baik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan indikasi penyimpangan pada kegiatan tertentu apabila kemudian ditemukan bukti yang mengarah ke sana.

Pengawasan yang sesungguhnya bukan sekadar memastikan dokumen lengkap, melainkan memastikan uang rakyat menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan.

Aparat Penegak Hukum Harus Menelusuri Mata Rantai

Dari sisi hukum, persoalan ini harus diuji secara cermat berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan pidana apabila ditemukan unsur penipuan, penyalahgunaan kewenangan, suap, atau tindak pidana korupsi.

Tentu, tidak setiap transaksi bermasalah otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Namun, setiap indikasi yang memenuhi unsur hukum wajib ditindaklanjuti secara profesional dan transparan.

Di sinilah Kepolisian dan Kejaksaan harus menunjukkan keseriusannya. Jangan hanya berhenti pada orang yang diduga menjadi pelaku penipuan. Telusuri pula kemungkinan adanya mata rantai lain yang berkaitan dengan praktik percaloan proyek pemerintah di Kota Balikpapan.

Siapa yang menawarkan dan menjanjikan proyek? Siapa yang menjadi perantara? Dari mana sumber informasi mengenai proyek yang ditawarkan? Bagaimana proses pengadaan dan pelelangannya? Apakah ada pihak yang mencoba memengaruhi proses tersebut? Adakah keterlibatan aparatur pemerintah? Dan apakah proyek-proyek yang dijanjikan maupun proyek yang selama ini bermasalah memiliki keterkaitan dengan kepentingan pihak tertentu?

Termasuk, jika ditemukan indikasi penyimpangan, telusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sesuatu yang mustahil dijawab melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional. Karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh ragu menelusuri setiap petunjuk dan bukti yang ditemukan. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu.

Pemerintah Kota Balikpapan juga tidak boleh hanya bersikap pasif. Klarifikasi terbuka diperlukan agar nama dan jabatan Wakil Wali Kota maupun institusi pemerintahan tidak terus-menerus menjadi komoditas bagi pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi. Jika memang tidak ada keterlibatan pejabat, hal itu harus dijelaskan secara terbuka dan didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

APBD Bukan Milik Kelompok yang Dekat dengan Kekuasaan

Satu hal yang harus dipahami bersama, APBD bukan milik pejabat, bukan milik partai politik, dan bukan pula milik kelompok tertentu yang merasa dekat dengan lingkaran kekuasaan. APBD adalah uang rakyat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

Jangan sampai nama kekuasaan diperjualbelikan, proyek pembangunan diperebutkan melalui jalur belakang, sementara pengawasan hanya sibuk memeriksa administrasi dan kualitas pembangunan justru menjadi korban.

Balikpapan tidak membutuhkan lebih banyak perantara proyek. Balikpapan membutuhkan pemerintahan yang bersih, proses pengadaan yang berintegritas, pengawasan yang berani, serta pembangunan yang benar-benar berkualitas.

Jika hanya dengan mengaku dekat dengan seorang pejabat publik seseorang mampu meyakinkan pihak lain hingga terjadi transaksi miliaran rupiah, maka sudah saatnya seluruh mata rantai pengadaan dan pengawasan proyek pemerintah dievaluasi secara serius.

Jangan sampai penanganan kasus ini hanya berhenti pada orang yang diduga melakukan penipuan, sementara celah sistem yang memungkinkan praktik serupa terjadi tidak pernah dibenahi.

Sebab, persoalan terbesar bukan semata-mata siapa yang menjual janji proyek, melainkan apakah sistem pemerintahan telah cukup kuat untuk mencegah nama kekuasaan diperdagangkan dan uang rakyat dijadikan sasaran permainan.

Publik tidak hanya membutuhkan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pembenahan sistem agar praktik serupa tidak kembali terulang. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *