BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Kondisi fiskal Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan semakin memprihatinkan. Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 menunjukkan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas, bahkan hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memiliki anggaran untuk kegiatan pembangunan maupun pengadaan barang dan jasa.
Kondisi tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan dengan agenda penandatanganan kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Rabu (9/9/2026).
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Alqadri mengatakan, rapat paripurna ke-13 masa sidang I Tahun 2026/2027 tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurut Alwi, persoalan utama yang membatasi ruang gerak anggaran daerah saat ini adalah minimnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“DBH mestinya kita mendapatkan Rp100 miliar lebih dari pemerintah pusat. Namun, yang baru diberikan sebesar Rp12 miliar,” kata Alwi.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Keterbatasan pendapatan membuat Pemkot dan DPRD harus melakukan penyesuaian secara ketat dalam Perubahan APBD 2026.
Alwi mengungkapkan, hasil pembahasan menunjukkan hampir seluruh OPD tidak memiliki ruang anggaran untuk melaksanakan program baru. Anggaran yang tersedia praktis hanya diarahkan untuk membiayai kebutuhan dasar pemerintahan.
“Hampir semua OPD tidak ada kegiatan, kecuali gaji, BBM, operasional seperti pembayaran listrik dan lainnya,” ujarnya.
Kondisi tersebut juga berdampak langsung terhadap belanja pengadaan barang dan jasa serta pembangunan fisik. Alwi menegaskan, pada Perubahan APBD 2026 hampir tidak terdapat alokasi untuk kegiatan fisik di lingkungan OPD.
“Kalau untuk pengadaan barang dan jasa atau kegiatan fisik, di Perubahan APBD 2026 ini memang tidak ada. Hampir di semua OPD tidak ada kegiatan fisik,” tegasnya.
Terbatasnya anggaran tentu menjadi pukulan terhadap agenda pembangunan Kota Balikpapan. Sebab, ketika sebagian besar anggaran hanya terserap untuk kebutuhan rutin, kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan baru praktis semakin sempit.
Alwi pun mengakui kondisi tersebut membuat kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan terganggu. Namun, ia menegaskan kondisi ini harus dilihat dalam konteks Perubahan APBD, bukan APBD murni.
“Kalau ada uangnya, ya dilaksanakan. Kalau tidak ada uangnya, ya tidak ada kegiatan. Beda kalau APBD murni,” tandasnya.
Menurut Alwi, dampak keterbatasan anggaran akan jauh lebih besar apabila kondisi serupa terjadi dalam penyusunan APBD murni. Pasalnya, APBD murni menjadi instrumen utama dalam merencanakan berbagai program pembangunan daerah selama satu tahun anggaran.
Sementara untuk Perubahan APBD 2026, sebagian kegiatan pembangunan yang tidak terlaksana masih dapat dianggap sebagai penyesuaian terhadap kondisi fiskal dan bukan seluruhnya merupakan kegiatan yang bersifat wajib.
“Kalau pemangkasan anggaran terjadi di APBD murni, tentu dampaknya akan sangat terasa, khususnya terhadap pembangunan kota,” jelasnya.
Meski demikian, Alwi mengakui bahwa kondisi fiskal pada Perubahan APBD 2026 kali ini tergolong sangat berat. Bahkan, menurutnya, DPRD baru kali ini menghadapi situasi ketika ruang fiskal untuk membiayai kegiatan pembangunan nyaris tidak tersedia.
“Baru kali ini juga di Perubahan APBD 2026 benar-benar tidak ada duitnya,” ungkap Alwi.
Ia pun menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Menurutnya, keterbatasan fiskal merupakan realitas yang harus dihadapi pemerintah daerah, sehingga prioritas utama saat ini adalah memastikan kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan.
“Dengan kondisi tersebut, tentunya DPRD Kota sangat prihatin. Suka tidak suka, ya seperti itulah keadaannya. Disyukuri saja,” pungkasnya. (*/fa/ra)