Oleh: Hery Sunaryo, SH., MH.
Pemerhati Kebijakan Publik Kota Balikpapan
BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan kembali memperlihatkan dinamika politik di tengah pemerintahan daerah. Perbedaan sikap antara Fraksi Partai Gerindra DPRD Balikpapan dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dalam menyoroti sejumlah persoalan pembangunan dan penganggaran dinilai menjadi perhatian publik.
Pemerhati Kebijakan Publik Kota Balikpapan, Hery Sunaryo, SH., MH., melihat perbedaan tersebut menarik karena Gerindra merupakan bagian dari pemerintahan melalui posisi Wakil Wali Kota, sementara Rahmad Mas’ud merupakan kader Partai Golkar.
“Ini menarik. Karena yang memberikan kritik bukan oposisi, tetapi Gerindra yang juga berada di dalam pemerintahan. Karena itu, publik tentu akan membaca ini bukan hanya sebagai persoalan teknis pembangunan, tetapi juga sebagai dinamika hubungan politik antara Golkar dan Gerindra,” kata Hery, Rabu (30/9/2026).
Menurutnya, perbedaan pandangan yang muncul dalam forum paripurna perlu dilihat secara lebih substansial. Pembahasan mengenai anggaran, kata dia, tidak semestinya berhenti pada persoalan apakah suatu program telah dialokasikan dalam APBD atau belum.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya berada pada pelaksanaan program dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai perdebatan berhenti pada soal ada atau tidak ada anggaran. Publik melihat hasil akhirnya. Kalau proyek mangkrak dan terlambat, persoalan banjir belum selesai, pelayanan air bersih masih menjadi masalah, kemacetan tidak tertangani, antrean BBM masih terjadi, kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan masih bermasalah, pelayanan kesehatan belum maksimal, kualitas infrastruktur masih bermasalah, dan inflasi masih terjadi, tentu masyarakat akan mempertanyakan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran tersebut,” ujarnya.
Kritik Harus Berujung Pengawasan
Ia menilai DPRD memiliki fungsi penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Fungsi tersebut, menurutnya, tidak cukup dilakukan melalui penyampaian kritik dalam rapat paripurna, tetapi harus dilanjutkan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Termasuk dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD, DPRD melalui Badan Anggaran memiliki posisi strategis bersama Pemerintah Kota Balikpapan dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah.
“Kalau kritik itu serius, harus ada pengawasan lanjutan. DPRD harus memastikan program yang dikritik benar-benar dikawal sampai pelaksanaannya. Jadi, masyarakat bisa melihat apakah kritik tersebut menghasilkan perubahan atau hanya menjadi pernyataan politik,” katanya.
Menurut Hery, konsistensi antara kritik, pengawasan, dan hasil pembangunan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai sejauh mana fungsi kontrol DPRD benar-benar berjalan.
Golkar-Gerindra dan Ujian Komunikasi Politik
Di sisi lain, Hery melihat perbedaan sikap tersebut juga memiliki dimensi politik. Golkar dan Gerindra sama-sama berada dalam pemerintahan, tetapi memiliki posisi politik masing-masing.
Perbedaan pandangan yang terbuka di ruang paripurna, menurut Hery, dapat menjadi indikasi adanya perbedaan kepentingan ataupun komunikasi politik yang perlu dicermati. Namun, ia mengingatkan agar perbedaan dalam satu forum tidak langsung disimpulkan sebagai keretakan hubungan politik.
“Kalau kita melihatnya dari perspektif politik, ini bisa dibaca sebagai gejala munculnya jarak komunikasi atau perbedaan kepentingan antara dua kekuatan politik dalam pemerintahan. Tetapi apakah ini benar-benar menunjukkan pecah kongsi, saya kira belum bisa disimpulkan hanya dari gesekan satu forum paripurna ini saja,” ujarnya.
Hery menilai Gerindra memiliki kepentingan untuk menunjukkan identitas politiknya sekaligus menjalankan fungsi pengawasan, meskipun berada dalam pemerintahan.
“Gerindra tentu tidak ingin hanya dipandang sebagai bagian dari pemerintahan tanpa memiliki sikap politik sendiri. Ketika ada persoalan yang dianggap perlu dikritisi, mereka akan mendapatkan panggung untuk menunjukkan bahwa mereka juga melakukan pengawasan,” katanya.
Karena itu, perkembangan setelah rapat paripurna menjadi penting untuk melihat arah dinamika hubungan kedua kekuatan politik tersebut.
“Yang perlu dilihat bukan hanya pernyataannya, tetapi apa yang terjadi setelah paripurna. Apakah komunikasi politik kembali cair atau justru semakin terbuka perbedaannya. Itu yang akan menunjukkan apakah ini sekadar kritik kebijakan atau ada dinamika politik yang lebih besar,” kata Hery.
Jangan Sampai Kepentingan Politik Menggeser Kepentingan Publik
Hery mengingatkan agar dinamika politik antara partai-partai yang berada dalam pemerintahan tidak menggeser substansi persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat tidak berkepentingan terhadap siapa yang memenangkan perdebatan politik. Masyarakat justru membutuhkan kepastian bahwa kebijakan dan anggaran pemerintah benar-benar diarahkan untuk menyelesaikan persoalan publik.
“Pada akhirnya masyarakat tidak terlalu berkepentingan siapa yang menang dalam perdebatan antara Golkar dan Gerindra. Masyarakat ingin tahu apakah pembangunan berjalan sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat, apakah banjir ditangani, apakah antrean BBM bisa ditangani, apakah persoalan air bersih diselesaikan, apakah kemacetan bisa diatasi, dan apakah uang rakyat digunakan secara efektif,” tegasnya.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan pada 25 September 2026, Pemerintah Kota Balikpapan menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait sejumlah persoalan, antara lain pengelolaan fiskal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, dan pelayanan dasar.
Bagi Hery, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk memperdebatkan anggaran dan program pembangunan, tetapi juga menjadi cermin bagaimana masing-masing kekuatan politik menjalankan perannya di tengah pemerintahan.
Perkembangan berikutnya akan menjadi penentu apakah kritik yang disampaikan Fraksi Gerindra berlanjut dalam bentuk pengawasan yang lebih konkret atau justru menjadi momentum untuk memperbaiki komunikasi politik di internal pemerintahan.
Yang jelas, di tengah tekanan terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, dinamika politik di Balikpapan akan tetap menjadi perhatian. Sebab, pada akhirnya, masyarakat akan menilai bukan hanya dari kerasnya kritik yang disampaikan di ruang paripurna, tetapi dari seberapa jauh kritik tersebut mampu mendorong perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Seperti diketahui, rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap jawaban Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026, melalui juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto menyampaikan bahwa fraksi mencatat langkah kehati-hatian Pemerintah Kota dalam menghadapi ketidakpastian penerimaan transfer.
Prinsip untuk tidak membangun belanja di atas penerimaan yang belum pasti merupakan fondasi penting dalam menjaga ruang fiskal daerah. Pada saat yang sama, setiap hak fiskal daerah tetap perlu diperjuangkan secara konsisten.
“Fraksi memandang disiplin fiskal bukan sekadar persoalan menjaga keseimbangan APBD, tetapi menjaga agar pemerintah tetap memiliki kapasitas untuk membiayai kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan,” kata Danang. (*)