BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Progres proyek peningkatan saluran sekunder Inhutani lanjutan di Jalan MT Haryono, Balikpapan, saat ini telah mencapai 44,5 persen. Proyek senilai Rp19,16 miliar itu ditargetkan rampung sebelum akhir 2026.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan, Jen Supriyanto mengatakan, pengerjaan proyek berjalan relatif lancar. Kendala yang masih ditemui di lapangan lebih banyak berkaitan dengan utilitas, seperti keberadaan tiang listrik dan lainnya.
“Progresnya sudah 44,5 persen. Tidak ada kendala berarti, di situ cuma kita masih menghadapi masalah seperti tiang listrik, utilitas saja,” kata Jen Supriyanto, Jumat (18/9/2026).
Menurut Jen, peningkatan kapasitas saluran menjadi alasan utama proyek tersebut tetap dilanjutkan. Saluran yang dikerjakan memiliki kapasitas tampungan sekitar 30 hingga 40 persen lebih besar dibandingkan saluran sebelumnya.
Ia menegaskan, dimensi saluran tidak mungkin diperkecil karena kondisi saluran lama dinilai sudah tidak memadai. Saluran lama menggunakan material batu gunung dan kondisinya telah mengalami kerusakan.
“Saluran lama itu materialnya batu gunung dan sudah rusak. Jadi untuk proses penataan di atasnya, bawahnya harus diperbaiki lebih dulu,” jelasnya.
Jen juga membantah anggapan bahwa proyek tersebut tidak mendesak di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas. Menurutnya, nilai kontrak sekitar Rp19 miliar relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan penanganan banjir secara keseluruhan.
“Kalau masalah kondisi keuangan, ini kecil. Kegiatannya cuma Rp20 atau Rp19 miliar saja kontraknya, dibanding kebutuhan. Itu bertahap juga,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, proyek tersebut telah dianggarkan sejak 2025. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan rencana kerja (Renja) yang disusun sebelumnya sehingga kegiatan tidak bisa serta-merta dimasukkan apabila belum tercantum dalam Renja.
“Kalau tidak masuk rencana kerja, tentunya tidak bisa dikerjakan. Itu anggaran untuk 2027, dari sekarang sudah dihitung,” katanya.
Terkait kewenangan, Jen memastikan pembangunan saluran drainase tersebut bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berbeda dengan jalan yang memiliki pembagian kewenangan, penanganan saluran atau drainase tidak terbagi berdasarkan kewenangan provinsi dan kota seperti halnya jalan.
“Untuk saluran atau drainase tidak ada pembagian kewenangan. Tetapi kalau jalan ada,” tegasnya.
Dari sisi teknis, Jen mengatakan saluran baru dibuat lebih dalam dan lebih lebar dibandingkan saluran lama. Ketinggian saluran juga menyesuaikan elevasi kawasan hingga terhubung dengan rencana penataan trotoar.
Ia menegaskan, anggaran Rp19,16 miliar tersebut khusus untuk pekerjaan drainase dan belum termasuk pembangunan trotoar.
“Trotoar belum. Nanti trotoar tahap berikutnya. Kita mengerjakan drainasenya. Penataan trotoar nanti bidang JJ (Jalan dan Jembatan). Jadi anggarannya berbeda lagi, nanti tahun depan, bertahap lagi,” jelasnya.
Menurut Jen, pengerjaan drainase Inhutani merupakan bagian dari penanganan persoalan banjir di koridor Jalan MT Haryono. Kawasan tersebut menjadi salah satu bagian dari sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.
“Ampal itu sumber banjirnya di kiri kanan Jalan MT Haryono, dari Beller sampai ke Zurich,” ujarnya.
Ia mengakui penanganan banjir di kawasan tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus karena membutuhkan anggaran yang sangat besar. Karena itu, pemerintah memilih mengerjakan sejumlah titik secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Kalau mau diikuti, ya ratusan miliar sudah. Jadi dikerjakan sedikit-sedikit karena memang uangnya segitu,” katanya.
Jen menjelaskan, penanganan DAS Ampal saat ini dilakukan dengan memperbaiki saluran agar aliran air dapat mengalir lebih lancar. Namun, persoalan banjir tidak akan sepenuhnya selesai apabila persoalan tampungan air di kawasan Beller belum tertangani.
“Penanganan banjir itu tidak bisa parsial sebenarnya. Sekarang yang dari DAS Ampal saja kita buat bendali dulu, salurannya dibagusi, dibenahi supaya alirannya keluar lancar. Beller belum bisa dibebaskan, ya tetap masih banjir karena tampungan tidak ada,” paparnya.
Menurutnya, keberadaan bendali akan menjadi bagian penting dalam sistem pengendalian banjir karena air dapat ditampung terlebih dahulu ketika debit meningkat, kemudian dialirkan setelah kondisi memungkinkan.
“Kecuali bendali itu jadi, simpan dulu airnya. Ketika tidak banjir dikeluarkan. Salurannya bertahap dibenahi. Kan tidak bisa sekaligus,” katanya.
Jen menegaskan, setiap proyek drainase yang dikerjakan pemerintah telah melalui pertimbangan teknis dan tingkat urgensi. Keterbatasan anggaran membuat penanganannya harus dilakukan secara bertahap, bukan berarti proyek tersebut tidak penting.
“Jadi kita tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak ada urgensinya. Penanganan teknis itu sudah dikerjakan semua, tinggal bertahap saja anggarannya. Makanya bertahap,” tutup Jen. (*/fa/ra)