BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan akan memprioritaskan sejumlah kebutuhan mendesak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026.
Prioritas tersebut meliputi pembayaran gaji pegawai, penganggaran kegiatan strategis, hingga bonus atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
Sementara itu, sejumlah program pembangunan yang dinilai belum masuk dalam skala prioritas berpotensi ditunda. Kebijakan tersebut diambil menyusul kondisi keuangan daerah yang terbatas akibat adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, usai menerima kunjungan kerja anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda di ruang kerja pimpinan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Senin (31/8/2026).
Menurut Yono, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk menggali informasi mengenai perkembangan pembahasan APBD Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2026.
“Biasa, mereka membicarakan masalah APBD Perubahan. Mereka menanggapi APBD Perubahan yang mungkin kondisinya di Kota Samarinda sama dengan di Balikpapan, yakni adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Jadi, bagaimana cara kita mengatasinya,” kata Yono.
Ia menjelaskan, DPRD Kota Balikpapan hingga saat ini belum mengesahkan APBD Perubahan Tahun 2026. Rencananya, pengesahan akan dilakukan pada Selasa (1/9/2026).
Karena itu, Yono mengatakan DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan tetap mengarahkan penggunaan anggaran pada program dan kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penganggaran bonus bagi atlet Balikpapan yang akan mengikuti Porprov.
“Strateginya tetap, pembangunan yang diarahkan adalah pembangunan skala prioritas. Termasuk yang hari ini kita prioritaskan adalah masalah Porprov, yakni bonus atlet yang akan berangkat dan mengikuti pekan olahraga tingkat provinsi tersebut,” ujarnya.
Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada kebutuhan yang bersifat wajib dan mendesak, seperti pembayaran gaji pegawai serta kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas.
Sementara itu, kegiatan pembangunan yang belum mendesak akan ditunda hingga kondisi keuangan daerah memungkinkan.
“Untuk pembangunan yang tidak masuk skala prioritas, maka kita tunda dulu karena memang anggaran kita terbatas,” tegas Yono.
Ia menambahkan, terdapat pula sejumlah proyek pembangunan yang berpotensi dihentikan sementara karena terkendala persoalan regulasi.
Menurut Yono, kondisi tersebut tidak hanya dialami Balikpapan. Kota Samarinda juga menghadapi tantangan serupa dalam menyusun APBD Perubahan Tahun 2026 di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Kemudian ada beberapa proyek yang terkendala regulasi, mungkin akan kita hentikan sementara. Kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan Samarinda dan Balikpapan,” tutup politikus Partai NasDem ini. (*/fa/ra)