BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Dukungan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Rumah Sakit (RS) Balikpapan Barat terus mengalir di DPRD Kota Balikpapan. Hingga kini, tercatat sudah tiga fraksi yang mengirimkan surat resmi kepada Ketua DPRD Balikpapan untuk mengusulkan pembentukan pansus tersebut.
Ketiga fraksi itu yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dan Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara mengatakan, bahwa perkembangan usulan Pansus RS Balikpapan Barat saat ini masih menunggu keputusan Ketua DPRD Balikpapan. Menurutnya, seluruh mekanisme pembentukan pansus berada di tangan pimpinan DPRD.
“Untuk perkembangan RS Balikpapan Barat, saat ini memang berjalan sesuai dinamika di DPRD. Tiga fraksi sudah berkirim surat kepada Ketua DPRD Balikpapan, yakni Fraksi PKB, PDI Perjuangan, dan NasDem,” sebut Halili, Senin (26/1/2026).
Halili menegaskan, ketiga fraksi tersebut siap jika Pansus RS Balikpapan Barat segera dibentuk. Ia menilai pembentukan pansus sangat penting untuk mengetahui secara jelas permasalahan yang menyebabkan pembangunan rumah sakit tersebut terhambat.
“Kami tidak ingin mencari-cari kesalahan, baik OPD maupun Pemerintah Kota. Kami hanya ingin tahu sejauh mana permasalahannya sehingga pembangunan RS Balikpapan Barat bisa tertunda,” katanya.
Ia mengungkapkan, proyek pembangunan RS Balikpapan Barat seharusnya sudah selesai pada 2025. Namun hingga kini, progres pembangunan dinilai stagnan dan hanya mencapai sekitar 20 persen.
“Progresnya kalau tidak salah sekitar 20 persen, dan untuk itu sudah menghabiskan anggaran lebih dari Rp20 miliar. Ini tentu harus dipertanyakan,” tegas Halili.
Menurutnya, penggunaan anggaran tersebut harus dijelaskan secara transparan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, termasuk rincian belanja dan status aset dari dana yang telah dikeluarkan.
“Dari Rp20 miliar lebih itu digunakan untuk apa saja, sudah sejauh mana pembangunannya, apakah masuk aset atau bagaimana. Masa hanya untuk ongkos saja tanpa kegiatan yang jelas. Ini harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Halili juga menyatakan ketidaksetujuannya apabila proyek pembangunan RS Balikpapan Barat yang bermasalah tersebut langsung ditender ulang tanpa kejelasan penyebab keterlambatan.
Ia menambahkan, apabila DPRD Kota Balikpapan tidak memberikan respons terhadap usulan pembentukan pansus, maka persoalan RS Balikpapan Barat akan dikembalikan kepada masyarakat.
“Kalau dari DPRD tidak ada jawaban, maka persoalan ini akan kami kembalikan ke masyarakat untuk melihat bagaimana tanggapannya,” kata Halili.
Meski demikian, Halili menegaskan secara pribadi maupun kelembagaan dirinya sangat mendukung pembangunan RS Balikpapan Barat, mengingat keberadaan rumah sakit tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Balikpapan Barat.
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Balikpapan, Hj. Yusdiana, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya masih mempelajari usulan anggota Fraksi NasDem terkait pembentukan Pansus RS Balikpapan Barat.
Saat ditanya mengenai kabar pengiriman surat resmi Fraksi NasDem kepada Ketua DPRD Balikpapan, Yusdiana memberikan jawaban yang belum tegas. Namun ia menegaskan akan mendukung langkah yang terbaik bagi masyarakat Kota Balikpapan.
“Karena saya juga di Komisi IV. Ini masih kami bahas di internal. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Saya tidak memihak ke mana pun,” ujar Yusdiana. (*/fa/ra)