BPPDRD Uji Sistem Pajak Digital BANANTARA, Cegah Kebocoran PAD Balikpapan

BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event di Kota Balikpapan menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Selama ini, pengawasan transaksi dan pemungutan pajak dalam kegiatan tersebut dinilai belum optimal karena masih banyak mengandalkan pemantauan manual.

Kondisi itu membuka celah terjadinya transaksi yang tidak tercatat, pelaporan omzet lebih rendah dari realisasi (underreporting), hingga potensi hilangnya penerimaan daerah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Balikpapan melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) memperkenalkan inovasi Balikpapan Akselerasikan Penerimaan, Integrasi, dan Optimalisasi Pendapatan Daerah (BANANTARA).

Inovasi yang digagas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Balikpapan ini dirancang untuk mengintegrasikan sistem pembayaran digital dengan pengelolaan pendapatan daerah. Salah satu instrumen utamanya adalah penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan mekanisme split payment atau pemisahan pembayaran secara otomatis.

Kepala BPPDRD Balikpapan, Irfan Taufik menjelaskan, bahwa BANANTARA merupakan terobosan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan publik, kepatuhan wajib pajak, sekaligus mengoptimalkan PAD melalui kolaborasi pemerintah daerah, Bank Indonesia, industri sistem pembayaran, dan pelaku usaha.

“Sebagai salah satu kota dengan aktivitas perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif yang terus berkembang, Balikpapan memiliki potensi ekonomi besar dari penyelenggaraan kegiatan (event), mulai dari konser musik, festival kuliner, hingga kegiatan olahraga dan pariwisata,” ujar Irfan, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, penyelenggaraan event tidak hanya menggerakkan sektor riil melalui aktivitas UMKM, industri kreatif, transportasi, dan jasa pendukung, tetapi juga berpotensi menyumbang penerimaan daerah melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan, makanan dan/atau minuman, serta retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, besarnya potensi ekonomi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan penerimaan yang memadai.

Selama ini, petugas BPPDRD masih banyak mengandalkan monitoring manual untuk mengawasi transaksi selama penyelenggaraan event. Metode tersebut dinilai memiliki keterbatasan, terutama dalam mencocokkan jumlah transaksi, omzet yang dilaporkan pelaku usaha, dan kewajiban pajak yang harus disetorkan.

“Kondisi ini semakin kompleks dengan banyaknya pelaku usaha yang terlibat, tingginya frekuensi transaksi dalam waktu singkat, penggunaan pembayaran tunai, serta belum terintegrasinya data penjualan tiket, transaksi makanan dan minuman, dan penerimaan parkir,” ungkapnya.

Irfan mengakui, keterbatasan tersebut berisiko menimbulkan transaksi yang tidak tercatat, pelaporan omzet di bawah realisasi, hingga kebocoran penerimaan daerah.

Karena itu, Pemkot Balikpapan berupaya mengubah pola pengawasan yang selama ini bertumpu pada pemantauan manual menjadi sistem berbasis transaksi digital. Melalui BANANTARA, pembayaran diharapkan dapat tercatat dan terintegrasi sehingga pengawasan penerimaan pajak lebih transparan dan akuntabel.

Salah satu terobosan utamanya adalah penerapan QRIS dengan mekanisme split payment. Melalui sistem ini, pembayaran konsumen dapat langsung dipisahkan antara hak pelaku usaha atau penyelenggara event dengan kewajiban pajak maupun retribusi daerah sesuai ketentuan dan mekanisme yang disepakati.

Dengan demikian, pelaku usaha tidak perlu lagi menghitung dan memisahkan kewajiban pajak secara manual. Sementara pemerintah daerah diharapkan memperoleh data transaksi yang lebih akurat sebagai dasar pengawasan dan penghitungan potensi penerimaan.

Bagi masyarakat, sistem tersebut juga diharapkan membuat transaksi lebih praktis tanpa menambah kerumitan proses pembayaran.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa BANANTARA merupakan langkah strategis untuk membangun kepatuhan pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Melalui BANANTARA, kami ingin menghadirkan sistem yang memudahkan masyarakat bertransaksi dan pelaku usaha memenuhi kewajiban pajak/retribusi,” kata Rahmad.

Ia menilai kepatuhan pajak tidak cukup dibangun melalui pengawasan, tetapi juga harus didukung inovasi pelayanan yang sederhana, transparan, dan memberikan manfaat nyata.

“Kami meyakini bahwa kepatuhan tidak hanya dibangun melalui pengawasan, tetapi juga melalui inovasi layanan yang sederhana, transparan, dan memberikan manfaat nyata. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dapat terus tumbuh, sementara penerimaan daerah semakin optimal untuk mendukung pembangunan Kota Balikpapan,” sambungnya.

Musik Sunset Jadi Proyek Percontohan

Sebagai tahap awal implementasi, Pemkot Balikpapan akan menguji coba BANANTARA melalui kegiatan Musik Sunset pada 22 November 2026. Kegiatan tersebut menjadi proyek percontohan (pilot project) penerapan mekanisme split payment dalam ekosistem penyelenggaraan event.

Ada tiga komponen penerimaan daerah yang menjadi sasaran integrasi. Pertama, retribusi parkir melalui digitalisasi pembayaran dan pencatatan penerimaan. Kedua, penjualan tiket kegiatan yang diintegrasikan dengan pemenuhan kewajiban PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Ketiga, transaksi makanan dan minuman melalui QRIS yang terhubung dengan pemenuhan kewajiban PBJT.

Pelaksanaan uji coba ini sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap kesiapan teknologi, proses bisnis, dan dukungan regulasi sebelum penerapannya diperluas secara bertahap ke sektor usaha lainnya.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan turut mendukung penguatan TP2DD sebagai forum kolaborasi strategis dalam mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Pengembangan BANANTARA dinilai menjadi bagian dari transformasi digital yang tidak sekadar mendorong penggunaan pembayaran nontunai, tetapi juga memperbaiki proses bisnis pengelolaan pendapatan daerah.

Meski demikian, keberhasilan inovasi ini nantinya tidak cukup diukur dari terlaksananya transaksi digital atau banyaknya pelaku usaha yang menggunakan QRIS. Pemkot Balikpapan perlu membuktikan bahwa sistem tersebut benar-benar mampu menekan kebocoran pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendongkrak realisasi PAD.

Transparansi hasil uji coba, termasuk perbandingan potensi pajak dengan penerimaan yang berhasil dihimpun, juga menjadi penting agar BANANTARA tidak sekadar menjadi inovasi digital, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap optimalisasi pendapatan daerah.

Ke depan, BANANTARA diharapkan menjadi salah satu inovasi unggulan TP2DD Kota Balikpapan yang dapat diterapkan pada berbagai sektor penerimaan daerah lainnya. (*/fa/red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *