DPRD Balikpapan Gelar Paripurna APBD 2027, Fraksi-Fraksi Siapkan Catatan Kritis

BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahapan penting. DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna ke-21 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Raperda APBD 2027.

Rapat paripurna tersebut berlangsung di gedung baru Kantor DPRD Kota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Senin (16/11/2026) pagi.

Penyampaian pemandangan umum fraksi menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan RAPBD. Melalui forum ini, setiap fraksi memiliki kesempatan menyampaikan pandangan, kritik, sekaligus memberikan catatan terhadap kebijakan anggaran yang dirancang pemerintah kota.

Terlebih, APBD 2027 nantinya akan menjadi instrumen utama dalam menentukan arah pembangunan dan prioritas belanja daerah. Karena itu, pembahasan anggaran tidak cukup hanya berorientasi pada besaran pendapatan dan belanja, tetapi juga harus memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Balikpapan, Zulkipli, mengatakan rapat paripurna ke-21 tersebut dilaksanakan untuk mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.

“Rapat paripurna ini digelar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata Zulkipli.

Menurutnya, rapat paripurna merupakan forum resmi DPRD yang menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi kelembagaan, khususnya dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan di tingkat legislatif daerah.

“Rapat paripurna ini adalah forum tertinggi dan menjadi wadah puncak dalam pengambilan keputusan kolektif di tingkat lembaga legislatif daerah,” ungkapnya.

Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan dan Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Balikpapan itu menjelaskan, pelaksanaan rapat paripurna juga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta tata tertib DPRD.

Dalam pelaksanaannya, rapat paripurna harus memenuhi ketentuan kuorum, yakni dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota dewan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Rapat paripurna ini merupakan tempat disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta penyampaian laporan atau rekomendasi penting,” tutup Zulkipli.

Meski demikian, substansi pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2027 menjadi bagian yang paling dinantikan. Sebab, forum tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan ruang bagi DPRD untuk menguji secara kritis perencanaan anggaran pemerintah kota, termasuk efektivitas program, ketepatan sasaran belanja, dan keberpihakan anggaran terhadap kepentingan masyarakat. (*/fa/red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *