BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Pemangkasan anggaran daerah hingga sekitar Rp900 miliar membuat sejumlah aspirasi pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses DPRD Kota Balikpapan belum dapat direalisasikan pada tahun berjalan.
Meski demikian, DPRD Balikpapan memastikan aspirasi masyarakat tersebut tidak serta-merta dibatalkan. Sejumlah usulan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lingkungan, akan kembali diperjuangkan untuk masuk dalam skala prioritas program pada 2027, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri mengatakan, reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil), menyerap aspirasi, sekaligus mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Reses DPRD adalah masa kegiatan di luar gedung parlemen, di mana anggota DPRD berkunjung ke daerah pemilihannya (dapil) untuk menemui dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung,” kata Yusri, Senin (21/9/2026).
Menurut politikus Partai Golkar tersebut, sejumlah kegiatan yang sebelumnya diharapkan dapat direalisasikan pada 2025 maupun 2026 harus tertunda akibat kondisi fiskal daerah yang terdampak pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan, usulan masyarakat yang disampaikan melalui reses bukan merupakan program yang secara otomatis wajib direalisasikan. Namun, aspirasi tersebut menjadi bagian dari komitmen anggota DPRD untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur di lingkungan permukiman.
“Untuk masalah yang tadinya program itu tidak bisa dijalankan, kembali bahwa kegiatan reses hanya bagian daripada usulan masyarakat, bukan suatu ketetapan yang harus dilaksanakan. Tapi itu adalah bagian daripada janji anggota DPRD untuk membantu masyarakat, khususnya terkait kebutuhan infrastruktur yang ada di lapisan masyarakat,” jelasnya.
Yusri berharap kondisi fiskal Balikpapan membaik pada 2027 sehingga sebagian aspirasi warga yang tertunda dapat kembali dimasukkan dalam program prioritas.
“Kita berharap nanti di 2027 itu sudah ada yang kita laksanakan. Paling tidak itu juga jadi prioritas yang mau kita minta supaya dilaksanakan. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan, dengan syarat keuangan daerah tidak dipangkas lagi dari pemerintah pusat. Karena Balikpapan itu kena potongan atau pemangkasan anggaran hampir sekitar Rp900 miliar,” ungkapnya.
Ia mengakui, keterbatasan anggaran membuat DPRD harus realistis dalam menentukan program yang dapat diperjuangkan. Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi III agar aspirasi masyarakat yang telah dihimpun dapat diprioritaskan dalam perencanaan program 2027.
“Strateginya, kita akan tetap berusaha bagaimana caranya meminta kepada mitra-mitra Komisi, paling tidak usulan aspirasi itu bisa direalisasikan 2027 untuk menjadi program prioritas mereka,” ujarnya.
Menurutnya, dalam kondisi fiskal yang terbatas, DPRD tidak memaksakan seluruh usulan masyarakat direalisasikan sekaligus.
“Paling tidak kalau tidak bisa dua, ya satu. Mudah-mudahan bisa terealisasi. Tapi sambil melihat keadaan keuangan daerah,” kata Yusri.
Meski belum dapat direalisasikan seluruhnya, Yusri memastikan tidak ada pembatalan terhadap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dalam kegiatan reses. Beberapa usulan, kata dia, telah masuk dalam pembahasan program bersama mitra kerja DPRD.
“Meski kondisi keuangan memprihatinkan, tidak ada namanya pembatalan terhadap usulan yang sudah diajukan oleh warga saat reses digelar. Karena ada beberapa usulan itu sudah dimasukkan dan itu menjadi program prioritas daripada mitra-mitra DPRD Balikpapan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, koordinasi antara DPRD dan OPD menjadi penting sebelum program pembangunan dijalankan. Terlebih, Komisi III memiliki ruang lingkup pengawasan yang berkaitan dengan pembangunan, perumahan, permukiman, dan lingkungan.
“Itu juga kita harus lihat di mana sih porsi-porsinya. Paling tidak mendukung juga program atau visi dan misi Wali Kota Balikpapan,” ujarnya.
Yusri menyebut persoalan infrastruktur dasar masih menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat saat reses. Di antaranya persoalan banjir, drainase, hingga kerusakan jalan lingkungan.
“Rata-rata usulan warga yang disampaikan saat reses adalah masalah banjir, perbaikan drainase, dan persoalan jalan lingkungan. Ini penting juga karena ada beberapa jalan yang sudah rusak, yang harusnya sudah bisa kita perbaiki. Apakah itu dalam bentuk pengaspalan,” pungkasnya. (*/fa/ra)