BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Kualitas sejumlah bangunan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menuai sorotan. Sejumlah gedung dilaporkan mengalami kerusakan meski proyeknya belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai mutu pekerjaan konstruksi yang dibiayai dengan uang rakyat. Beberapa proyek bernilai belasan hingga ratusan miliar rupiah disebut telah menunjukkan kerusakan pada sejumlah bagian bangunan sebelum memasuki masa operasional.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara, mengakui bahwa kualitas sejumlah bangunan pemerintah yang dibiayai APBD masih memprihatinkan.
“Kalau dicermati secara seksama, banyak bangunan pemerintah yang dibangun menggunakan dana APBD kondisinya sangat memprihatinkan. Gedung yang sudah selesai justru mengalami kerusakan di beberapa bagian, padahal bangunan tersebut belum diserahkan kepada Pemkot Balikpapan,” kata Halili, belum lama ini.
Ia mencontohkan Gedung Serbaguna Kelurahan Gunung Bahagia di Jalan Ruhui Rahayu, Balikpapan Selatan. Menurutnya, bangunan yang secara fisik telah rampung itu kini sudah mengalami kerusakan di sejumlah titik.
Halili meminta Pemkot Balikpapan, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pembangunan, lebih selektif dalam menentukan kontraktor pelaksana proyek. Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan kontraktor yang profesional, memiliki kemampuan finansial, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
“Jangan memilih kontraktor yang asal-asalan. Pemerintah harus memastikan kontraktor yang ditunjuk benar-benar profesional, memiliki modal yang cukup, dan bertanggung jawab atas pekerjaannya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi teknis berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih serius di kemudian hari.
“Kualitas bangunan sangat penting. Jika material maupun pelaksanaannya tidak sesuai spesifikasi, dikhawatirkan akan memunculkan persoalan baru yang berdampak pada keamanan dan menambah beban anggaran untuk perbaikan,” ujarnya.
Sorotan serupa datang dari masyarakat. Budi Susanto, warga Balikpapan, mengaku prihatin melihat kondisi sejumlah bangunan pemerintah yang dinilainya memiliki kualitas di bawah standar.
Menurut Budi, kerusakan yang muncul sebelum proses serah terima menjadi indikator bahwa mutu pekerjaan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Kami sangat prihatin dengan kualitas gedung dinas milik Pemkot Balikpapan. Bangunan yang dibiayai APBD seharusnya memiliki kualitas yang baik, tetapi justru sudah terlihat mengalami kerusakan di beberapa bagian meski belum diserahkan,” katanya.
“Yang lebih memprihatinkan lagi adalah proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di wilayah Balikpapan Barat. Setelah berkontrak, kontraktornya ternyata tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Ini kan sangat merugikan masyarakat Balikpapan,” tandasnya.
Masyarakat berharap Pemkot Balikpapan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pengawasan, hingga pemilihan kontraktor, agar kualitas bangunan yang dibiayai APBD benar-benar memenuhi standar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (*/fa/ra)