BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan kembali menegaskan pentingnya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu di Balikpapan Barat yang hingga kini belum berjalan sesuai rencana.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan, Haris, mengatakan pihaknya telah mengusulkan pembentukan pansus sejak 22 Januari 2026 melalui surat resmi yang disampaikan ke Bagian Persidangan DPRD Kota Balikpapan.
Menurut Haris, usulan tersebut bukan hanya datang dari fraksi PDIP. Sebelumnya, usulan serupa juga telah diajukan oleh Fraksi PKB dan Fraksi NasDem, kemudian disusul Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra.
“Kenapa kami meminta pansus, karena kegiatan pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan Barat ini sudah sekitar tiga sampai empat tahun tidak berjalan sejak direncanakan,” ujar Haris.
Ia menjelaskan, proyek pembangunan rumah sakit tersebut awalnya dirancang menggunakan skema kontrak tahun jamak (multi years). Namun dalam perjalanannya, skema tersebut dibatalkan dan diminta kembali menjadi pekerjaan tetap atau kontrak jamak yang baru.
Haris menegaskan, seluruh perencanaan pembangunan proyek tersebut berada di tangan Pemerintah Kota Balikpapan. Sementara DPRD hanya memiliki kewenangan dalam menyetujui dan mengesahkan anggaran.
“Kalau kami di DPRD ini hanya mengesahkan anggaran saja dan menyetujui. Batasnya itu saja,” kata Haris yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan tersebut.
Namun berdasarkan informasi yang diterima DPRD, pembangunan rumah sakit tersebut mengalami keterlambatan serius. Dari total anggaran lebih dari Rp106 miliar yang ditargetkan rampung pada 2025 dengan progres 100 persen, realisasinya baru mencapai sekitar 17 persen.
Ironisnya, kontraktor pelaksana proyek diketahui telah menarik uang muka sebesar 20 persen dari nilai kontrak.
Kondisi tersebut, kata Haris, menjadi alasan kuat bagi fraksi-fraksi di DPRD untuk mengusulkan pembentukan pansus guna melakukan kajian mendalam terhadap proyek tersebut.
“Kami ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apakah perencanaannya sudah benar atau ada persoalan lain dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, secara program pembangunan rumah sakit tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Balikpapan Barat. Namun jika proyek tersebut gagal dilaksanakan sesuai rencana, maka dampaknya akan merugikan masyarakat juga.
Haris juga menambahkan, keberadaan pansus penting agar seluruh anggota DPRD mendapatkan gambaran yang jelas terkait permasalahan proyek tersebut melalui perwakilan yang terlibat langsung dalam pansus.
Menurutnya, jika persoalan ini tidak dibuka secara transparan, maka DPRD, khususnya Fraksi PDIP, akan sulit memberikan kepercayaan terhadap pengajuan anggaran pembangunan lanjutan di masa mendatang.
“Kalau dulu sudah kami setujui anggarannya tetapi tidak dijalankan dengan benar, tentu kami akan bertanya ada apa sebenarnya dengan proyek Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan Barat ini,” tegasnya.
Haris juga mengaku baru memberikan penjelasan kepada media saat ini karena isu tertundanya pembangunan rumah sakit tersebut telah berkembang luas di tengah masyarakat.
Ia tidak ingin muncul anggapan bahwa Fraksi PDIP DPRD Kota Balikpapan bersikap diam atau membiarkan persoalan tersebut tanpa upaya pengawasan.
“Pansus ini tujuannya untuk mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi dalam proyek pembangunan rumah sakit tersebut,” pungkasnya. (*/fa/ra)