BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Rencana pemerintah pusat untuk memangkas dana bagi hasil (DBH) dan transfer ke daerah (TKD) mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Pemangkasan tersebut dinilai akan berdampak signifikan terhadap pembangunan di kota minyak ini.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, dalam kegiatan reses yang digelar di Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Selasa (21/10/2025) malam.
Menurut Andi Arif Agung, reses merupakan momentum bagi anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat guna menyerap aspirasi, mengevaluasi pelayanan publik, serta menyampaikan informasi terkait kondisi fiskal daerah.
“Sebelum masuk ke pembahasan usulan masyarakat, kami perlu menjelaskan situasi tahun 2026. Kondisinya akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujar Andi Arif Agung, yang juga menjabat sebagai Ketua Bapemperda DPRD Kota Balikpapan.
Ia menuturkan, kekuatan fiskal Pemerintah Kota Balikpapan diprediksi akan melemah pada 2026 akibat penurunan transfer dana dari pemerintah pusat. Berdasarkan perhitungan sementara, penurunan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp1,055 miliar.
“Asumsi kami, akan terjadi rasionalisasi anggaran. Semula anggaran kita sekitar Rp4,5 triliun, tetapi dengan situasi ekonomi yang melemah, besar kemungkinan akan terkoreksi di angka Rp1,3 sampai Rp1,5 triliun,” jelasnya.
Ia menambahkan, penurunan ini juga berpotensi memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 harus dilakukan secara rasional dan realistis, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kemampuan fiskal daerah.
“Dalam konteks perencanaan, semuanya harus berimbang. Strategi untuk menguatkan kembali fiskal tentu akan dilakukan pemerintah kota, tetapi masyarakat perlu memahami situasi ini,” tegasnya.
Selain membahas kondisi keuangan daerah, terang politisi Partai Golkar Balikpapan ini, reses tersebut juga menjadi ajang bagi DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat. Beberapa usulan yang banyak disampaikan warga berkaitan dengan perbaikan drainase, penerangan jalan umum (PJU), dan infrastruktur lingkungan.
Andi Arif Agung menyebut, sebagian aspirasi tersebut sudah dalam tahap tindak lanjut oleh dinas terkait, namun ada pula yang masih terkendala proses teknis dan anggaran.
“Proses pembangunan harus terbuka dan transparan. Masyarakat juga perlu diedukasi bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan secara instan, semuanya melalui tahapan,” tutupnya. (*/ra/al)