BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Alwi Alqadri mengaku sepakat dengan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud yang akan menghentikan aktivitas developer, yang membangun perumahan tanpa izin.
Upaya ini, menurut Alwi, guna mengatasi permasalahan banjir yang terjadi di Balikpapan, salah satunya dipicu oleh maraknya pengupasan lahan untuk pembangunan perumahan.
“Banjir yang kemarin terjadi disebabkan karena tingginya curah hujan dan waktu hujan yang cukup lama hingga menyebabkan kegiatan masyarakat sedikit lumpuh,” kata Alwi Alqadri, ditemui wartawan di Kantor DPRD Balikpapan, Selasa (24/06/2025).
“Saya berharap ke depannya masalah banjir bisa ditangani dengan baik. Saya juga sepakat apa yang disampaikan Pak Wali Kota bahwasanya perumahan-perumahan yang tidak melengkapi izin mungkin sebaiknya kita stop,” tandas Alwi.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, ada beberapa perumahan yang jadi perhatian karena diduga melakukan pembukaan lahan tanpa izin hingga jadi salah satu penyebab banjir di Kota Beriman.
Alwi menginstruksikan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini OPD (organisasi perangkat daerah) serta Komisi III DPRD Balikpapan untuk benar-benar menindaklanjuti laporan masyarakat tentang permasalahan yang terjadi dengan turun langsung ke lapangan.
“Wali Kota juga menyoroti adanya beberapa perumahan yang belum mengantongi izin namun tetap menjalankan aktivitasnya tidak sesuai peraturan yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, pembangunan perumahan yang tidak taat terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan seperti minimnya ketersediaan bozem atau Bendali perumahan, jadi salah satu penyebab.
“Nanti kita agendakan untuk sidak ke setiap perumahan-perumahan yang memang tidak ada izinnya. Menurut kami, memang ada perumahan yang agak sedikit bandel,” tandas Alwi.
Pihaknya juga tidak ingin ada OPD-OPD yang izin perumahan belum lengkap tapi sudah dikeluarkan, baik siteplan, perizinan perlingkungan hingga soal Bendali perumahan.
“Kadang-kadang Bendali yang disediakan pihak perumahan itu tidak sesuai siteplan, contoh, mereka mestinya menyiapkan luas lahan untuk Bendali sekian hektar, tapi mereka belum juga mempersiapkan,” pungkas Alwi. (*/yu/al)