BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Penggunaan nama domain disdikbudbalikpapan.id yang menyerupai identitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan mendapat sorotan dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Timur (Kaltim).
Keberadaan domain itu, masyarakat diminta waspada agar tidak terkecoh oleh situs yang berpotensi menimbulkan kebingungan terkait identitas dan kewenangan sebuah lembaga.
Ketua AMSI Kaltim, Ahmad Yani mengatakan, masyarakat perlu berhati-hati saat mengakses situs yang menggunakan nama menyerupai instansi pemerintah. Menurutnya, domain resmi lembaga pemerintahan di Indonesia pada umumnya menggunakan ekstensi .go.id sesuai ketentuan yang berlaku.
“Nama domain pemerintah telah diatur pemerintah dengan menggunakan ekstensi .go.id. Kesamaan nama dapat dilakukan kalau media tersebut merupakan internal atau underbow, atau resmi milik institusi terkait,” kata Yani, Senin (12/10/2026).
Ia menegaskan, penggunaan identitas yang menyerupai instansi pemerintah perlu dicermati, terutama apabila tidak disertai kejelasan mengenai pengelola dan hubungan resmi dengan lembaga yang namanya digunakan.
Pada prinsipnya, identitas digital instansi pemerintah harus dikelola secara tertib agar masyarakat dapat membedakan situs resmi pemerintah dengan situs milik pihak lain. Penggunaan nama yang menyerupai lembaga negara berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, terlebih jika informasi yang disajikan berkaitan dengan layanan publik.
Yani mengingatkan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Apabila domain yang menyerupai identitas instansi pemerintah digunakan untuk tujuan menyesatkan, masyarakat berisiko menjadi korban penyalahgunaan identitas, phishing, hingga penipuan.
“Yang perlu dijaga adalah jangan sampai ada penyalahgunaan identitas. Kalau pihak luar membuat domain yang mirip atau sama dengan nama lembaga pemerintah untuk menipu masyarakat, ini yang harus diwaspadai,” ujarnya.
AMSI Kaltim juga menyoroti sejumlah aspek pada situs disdikbudbalikpapan.id. Berdasarkan pengamatannya, informasi registrasi domain tersebut mengarah ke Jakarta. Selain itu, situs tersebut disebut tidak mencantumkan boks redaksi maupun penanggung jawab yang jelas. Sejumlah berita umum yang dipublikasikan juga tidak disertai nama penulis atau reporter.
Ketiadaan informasi mengenai pengelola dan penanggung jawab redaksi menjadi persoalan penting dalam menilai transparansi sebuah situs. Terlebih, apabila nama domain yang digunakan menyerupai identitas instansi pemerintah, kejelasan status dan afiliasi situs tersebut perlu dipastikan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Meski demikian, kesamaan nama domain, alamat registrasi, maupun ketiadaan informasi redaksi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Status kepemilikan domain dan hubungan resminya dengan Disdikbud Balikpapan perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait agar persoalan ini dapat dinilai secara objektif.
Yani menjelaskan, penyeragaman domain instansi pemerintah merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola identitas digital yang lebih tertib. Karena itu, domain yang digunakan lembaga pemerintahan perlu mengikuti ketentuan yang berlaku, sedangkan domain lain yang telanjur digunakan harus ditangani sesuai mekanisme dan regulasi terkait.
AMSI Kaltim mengimbau masyarakat Balikpapan agar tidak mudah memercayai situs hanya karena menggunakan nama yang menyerupai instansi pemerintah. Warga disarankan memastikan status resmi sebuah situs melalui kanal komunikasi dan laman resmi Pemerintah Kota Balikpapan maupun Disdikbud.
Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi pengelolaan media digital dan perlindungan identitas lembaga publik. Kejelasan pemilik, penanggung jawab, serta afiliasi sebuah situs menjadi hal mendasar untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar di ruang digital.
Sebelumnya, Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik mengatakan, portal berita yang dimaksud bukan milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Menurutnya, web resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan adalah disdikbud.balikpapan.go.id.
Meski ada yang sudah mencatut nama Disdik Balikpapan, Irfan tetap menegaskan bahwa portal berita resmi milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tetap disdikbud.balikpapan.go.id.
“Punya saya kan cuma disdikbud.balikpapan.go.id, yang lain itu saya gak tahu punya siapa,” kata Irfan.
Terkait adanya portal berita yang juga mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dirinya juga tidak peduli karena portal tersebut memang bukan milik Disdikbud Balikpapan.
Ia juga tak ambil pusing jika portal berita yang mencatut nama Disdikbud Balikpapan tersebut memuat berita-berita negatif, yang dapat mencemarkan nama baik instansi yang dipimpinnya, karena portal berita atau web disdikbudbalikpapan.id tersebut memang bukan milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. (*/fa/ra)