BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan yang tahun ini masuk dalam proses pengerjaan akhir mendapat perhatian dari Komisi 3 DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur.
Gedung baru DPRD Balikpapan ini, pengerjaannya terkesan asal-asalan hingga membuat Komisi 3 kecewa. Apalagi, ratusan miliar rupiah sudah digelontorkan untuk pembangunan gedung DPRD yang baru ini.
Anggota Komisi 3 DPRD Balikpapan, H. Haris mengaku kecewa melihat kondisi gedung baru DPRD Balikpapan yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan bagian dalam gedung.
Bahkan, sejumlah interior gedung seperti plafon ruang rapat paripurna kondisinya memprihatinkan, dengan kondisi plafon yang nyaris ambruk akibat pemasangan materialnya yang tidak sesuai spek.
“Lihat itu plafonnya. Masa plafon seluas ini menggunakan besi holo berukuran kecil. Itu dipegang aja sudah lendut. Bagaimana jika sudah jadi dan dipergunakan untuk kegiatan paripurna. Kan bisa ambruk plafonnya,” kata Haris.
“Kepada pengawas, kepada konsultan, semua yang mengawasi ya, bahwa kegiatan itu diawasi oleh tim Dinas PU (Pekerjaan Umum), dari MK. MK itu dibayar ya, pastinya juga ada dari perencana,” tandasnya.
Apapun yang dia lakukan, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, setiap item pekerjaan, apakah itu sudah sesuai dengan item dan sesuai dengan spek atau gambar yang diinginkan, hasil pekerjaan itu baru diterima. Kenyataannya, kondisi sekarang ini (tahap kedua, red) atau sama-sama tadi turun ke lapangan, rame-rame, baru dipegang aja (gypsumnya, red) langsung jembol.
Haris juga menyoroti kondisi dinding bagian atas yang rembes namun tetap dipaksakan dikerjakan dengan cara ditutup menggunakan gypsum.
“Terus bagaimana plafon yang lendut semua. Ruang paripurna informasinya sudah dipasang harus dibongkar karena sudah mulai lendut. Ini kan sangat berbahaya. Untung saja bukan saat digunakan rapat paripurna, bisa runtuh ini plafon,” ungkap Haris.
Oleh karena itu, dirinya juga mempertanyakan fungsi MK (Manajemen Konstruksi) yang dibayar dan fungsinya Dinas PU maupun para perencana lainnya.
“Bukan bahasa kecewa lagi, sangat sangat kecewa saya. Pembangunan gedung DPRD menghabiskan ratusan miliar, cara kerjanya seperti ini. Kami tidak pernah diekspos masalah pembangunan ini. Kami tidak tahu juga, kami menerima setelah adanya pembangunan ini,” ungkapnya.
Haris juga mempersilakan untuk melihat langsung kondisi bangunan, termasuk pemasangan lampu di plafon setiap dua meter, yang dipasang sekelilingan, termasuk dirinya melihat mekanikalnya yakni cara pemasangan elektriknya.
Pemasangannya juga harus sesuai prosedur. Dan itu juga tidak gampang, namun ini justru memasangnya terlihat asal-asalan.
“Yang sangat kecewa lagi tentang holo, bentangan 5 meter katanya (ruang paripurna, red), menggunakan holo. Kamu lihat sendiri tipis kan. Orang diginikan aja lendut, bagaimana dengan berat plafon. Ya lihat sajalah. Yang nyata, fisik yang ada sekarang ini sangat mengecewakan. Begitu juga pasangan kaca, pasangan gypsumnya, semua seakan-akan asal pasang saja. Kami kecewa,” tandasnya.
Jika kondisi gedung yang sedang dikerjakan penyelesaiannya seperti ini, Haris justru mengkhawatirkan akan jadi perhatian atau temuan APH (Aparat Penegak Hukum). Ini uang yang dipergunakan untuk membangun bukan puluhan miliar, tapi ratusan miliar rupiah.
“Yang saya khawatirkan proyek ini jadi perhatian APH. Ini bukan uang puluhan, tapi ratusan miliar,” pungkas Haris. (*/ra/al)