BALIKPAPAN, Berandakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menyoroti persoalan penanganan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Padahal, dana ratusan miliar rupiah yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tersebut sudah dilakukan, namun, hasilnya masih dianggap kurang maksimal. Bahkan penanganan banjir di Balikpapan terkesan mubazir.
Anggota DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, menilai penanganan banjir yang telah menghabiskan anggaran hingga ratusan miliar rupiah hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Menurut Halili, hujan deras yang turun dalam waktu singkat sudah cukup untuk menimbulkan genangan air di beberapa titik, salah satunya di kawasan Jalan MT Haryono dan Jalan Beller Balikpapan.
Kondisi tersebut dinilai mantan personel Polisi Militer Angkatan Darat ini, ironis, mengingat besarnya anggaran yang telah dikucurkan Pemerintah Kota Balikpapan untuk pengendalian banjir.
“Anggaran sudah menghabiskan ratusan miliar rupiah, tetapi banjir masih tetap terjadi. Kalau saya perhatikan, kondisinya hampir sama seperti sebelum dibangun. Intinya, terkesan sia-sia,” ujar Halili, Jumat (6/2/2026).
Ia bahkan menilai kondisi banjir saat ini justru semakin parah. Menurutnya, hujan dengan durasi kurang dari satu jam saja sudah mampu menyebabkan genangan di berbagai titik kota.
“Sekarang malah lebih parah. Padahal hujan tidak sampai satu jam. Kalau hujan lebih dari dua jam dengan intensitas lebat, apakah Balikpapan tidak lumpuh?” katanya.
Selain itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Minyak tersebut, juga menyoroti upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengatasi banjir melalui normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal.
Ia menilai normalisasi DAS Ampal tersebut belum memberikan dampak signifikan, bahkan jumlah titik banjir justru bertambah, seperti di kawasan perumahan elit Balikpapan Baru, serta lainnya.
“Sebetulnya Pemerintah Kota Balikpapan sudah membangun drainase, tetapi tidak ada gunanya. Bahkan terkesan sia-sia,” tegasnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili menyampaikan sejumlah langkah yang dinilai perlu segera dilakukan. Pertama, percepatan pembebasan lahan dari kawasan usaha pencucian mobil hingga Jembatan Beller, serta pembebasan lahan dari Jembatan Beller hingga Jembatan PDAM.
Kedua, pembebasan lahan di sisi kiri Jalan MT Haryono yang saat ini dipenuhi warung-warung untuk dijadikan pelebaran sungai atau hilirisasi DAS Ampal.
“Ketiga, segera dilakukan normalisasi aliran sungai dari kawasan PDAM menuju pompa air hingga samping Hotel Zurich. Sedimennya sudah sangat tinggi, hampir menutupi setengah dinding sungai,” jelasnya.
Halili juga menilai hingga saat ini belum terlihat kemajuan berarti dalam pembangunan normalisasi DAS Ampal, baik di bagian hulu maupun hilir.
Ia mencontohkan kawasan Perumahan Wika di depan kolam renang yang sebelumnya tidak pernah mengalami banjir sebelum dibangunnya bozem mini di Balikpapan Baru.
“Sekarang justru makin parah, padahal sudah dibuatkan drainase di bawah jalan. Artinya, sejak tahap perencanaan oleh Dinas Pekerjaan Umum sudah tidak tepat. Kesan saya, pengerjaannya asal-asalan,” tutup Halili. (*/fa/ra)